Tuntutan hukuman 1,5 tahun penjara yang dijatuhkan Kejati Jatim mendapat perlawanan dari tim penasehat hukum Ahmad Dhani. Perlawanan tersebut dituangkan dalam nota peldoi atau pembelaan setebal 88 halaman yang dibacakan secara bergantian dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
- Otto Hasibuan Apresiasi Keberadaan SAKTI Jadi Wadah Olahraga Menembak Para Advokat di Surabaya
- OTT Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan
- Berpengalaman, Pengacara Muda Siap Advokasi Pedagang Pasar se-Indonesia
Bantahan terhadap surat tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, masih kata Aldwin telah dituangkan dalam nota pledoi dengan menggunakan analisa yuridis dan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
"Bahwa telah disampaikan oleh ahli baik yang dihadirkan JPU maupun penasehat hukum, jika Pasal 27 atau 3 ini harus berdasar pada putusan MK Nomor 50, dimana pasal tersebut harus berdasar dan terkait oleh pasal 310 dan 311 KUHP," terang Aldwin.
Dikatakan Aldwin, Pasal 310 dan 311 KUHP tersebut merupakan delik aduan dan dikategorikan sebagai pasal penghinaan yang harus menuduhkan perbuatan.Juga berlaku bukan untuk kelompok, lembaga, institusi atau perkumpulan tapi harus orang perseorangan (naturalick persen) harus konkrit dan jelas.
"Sementara yang kita tahu pelapornya adalah dari elemen bela NKRI. Dari itu saja sudah menyalahi dan tidak dapat dibenarkan," kata Aldwin.
Menurut Aldwin, kata 'Idiot' yang disampaikan Ahmad Dhani bukan kategori pencemaran nama baik, melainkan masuk dalam penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315 KUHP.
"Apa lagi fakta fakta persidangan hampir semua saksi mencabut keterangan BAP. Karena tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa menyebutkan pendemo itu ideot, yang sebelumnya ditulis dalam BAP, semuanya sudah mencabut," pungkasnya.[aji
- Psikiater: Persoalan Ekonomi Penyebab Utama Munculnya Kriminalitas
- Laksanakan Pedoman Jaksa Agung, Dua Tukang Parkir di Surabaya Dituntut Rehabilitasi
- Panglima TNI Pastikan Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan akan Diproses Hukum
