. Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin menilai tuntutan yang tercantum dalam gugatan hukum kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak realistis.
- AHY Ungkap Tiga Faktor Utama Patahkan Kudeta Moeldoko Cs
- PPP Bantah Istana Terlibat Pencopotan Suharso dari Kursi Ketum
- Soal Jalan Menang Pilpres 2024, Ini Masukan Penting untuk Prabowo Subianto
Kedua, karena tak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak ada bukti pelanggaran karena memang enggak ada pelanggaran. Itu kan mereka bilang curang hanya untuk framing narasi saja, tidak berbasis fakta. Tapi kita lihat saja nanti di MK, para hakim pasti menetapkan putusan terbaik,†imbuh mantan Kapolda Jatim tersebut.
Mereka minta Pak Jokowi didiskualifikasi itu dasarnya apa? Juga meminta Pemilu ulang, itu menjadi preseden yang tidak arif. Itu mengajarkan ke generasi muda sebuah sikap yang tak berani mengakui kekalahan,†ujar Machfud.
Machfud lantas mencontohkan Pemilu yang baru saja terjadi pekan lalu di Austalia, di mana pemimpin Partai Buruh Bill Shorten langsung mengucapkan selamat ke kompetitornya, yaitu Perdana Menteri Scott Morrison yang memimpin Partai Koalisi Nasional Liberal, meski ketika itu masih berdasarkan hitung cepat.
Meski menilai tak realistis secara substansi hukum, Machfud mengapresiasi langkah yang diambil kubu Prabowo-Sandi.
Langkah konstitusional jauh lebih baik daripada demonstasi provokatif yang bikin rusuh seperti beberapa waktu lalu di Jakarta,†ujar Machfud. [bdp]
- QA Janji Beli Helikopter untuk Masyarakat Pulau Bawean Jika Menang Pilkada Gresik 2020
- Erupsi Semeru Tanpa Early Warning, Andi Arief Desak DPR Panggil Menteri ESDM dan Jajarannya
- Muscab PPP se-Jatim Akan Digelar Tahun ini
