Permintaan Partai Demokrat agar calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo membubarkan koalisi dinilai Gerindra sebagai manuver untuk mendapat jatah menteri.
- Din Syamsudin Tokoh Agama Paling Diharapkan Nyapres 2024
- Rawan Penyusup, Masyarakat Diminta Berhati-hati Soal Boikot
- Menhub Budi Karya: Setahun Beroperasi, KRL Yogyakarta-Solo Sudah Layani 2,2 Juta Penumpang
"Mungkin saja Demokrat kebelet kali dapet menteri yang akan di Reshuffle Juni-Juli ini," ungkap Andre kepada Kantor Berita RMOL sesaat lalu di Jakarta, Minggu (9/6).
Andre mengaku sudah angkat tangan dengan sikap Partai Demokrat yang belakangan gencar melakukan manuver politik. Padahal, Partai Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Adil Makmur yang sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami menyerahkan sepenuhnya ke Demokrat. Jadi kalau Demokrat mau keluar silakan pamitan baik-baik. Datang tanpa muka keluar, tanpa punggung gituloh," kata Andre.
"Kami udah capek menghadapi hal seperti ini (manuver Partai Demokrat) 8 bulan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tetap konsisten ingin mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pilpres 2019.
"Jadi jangan merusak konsenterasi kami untuk mengawal gugatan MK. Berkoalisi itu ada etika berkoalisi. Jangan sampai ngakunya berkoalisi dengan kami, tapi kerjaannya ngerongrong aja gituloh," kata Andre.[bdp]
- Meski Masih Aman, Komisi XI Wanti-wanti Utang Pemerintah yang Tembus Rp 7.052 Triliun
- Survei Poltracking: 56 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Khofifah-Emil
- Emak-Emak Jember Kota Dorong Prabowo Jadi Presiden 2024-2029
