Program tol laut yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo bertujuan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Meski demikian, pemerintah diminta untuk tidak terlalu intervensi. Pasalnya, program tol laut harus bisa meningkatkan keseimbangan.
- BTN Obral Promo KPR Merdeka, Bebas Uang Muka dan Suku Bunga 4,5 Persen
- Airlangga Minta Tingkatkan Potensi Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus
- Gabungkan Resep Mancanegara, Cara Pebisnis Roti di Surabaya Sasar Pelanggan Baru
Menurut Aziz, pihaknya menyinggung masalah tol laut. Salah satunya beberapa trayek sudah dilayani yang tanpa subsidi tapi tetap dimasuki. Dia mencontohkan, misalnya dari jalur A ke B belum ada karena masih sepi, maka pemerintah wajib melayani. Sebaliknya jika swasta sudah setia melayani padahal ada beberapa perusahaan besar yang melayani tanpa subsidi ya jangan dimasuki.
"Kan tujuan pemerintah melayani yang tadinya sepi tidak ada kapal setelah dilayani perkembangan perekonomiannya menjadi bagus. Akhirnya banyak swasta masuk, pemerintah harus menarik diri. Tujuannya adalah membina supaya bisa tumbuh subur yang akhirnya pemerintah hanya membina saja," ungkapnya.
Kepala Badan Riset dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya mengatakan, sistem logistik atau transportasi laut itu tidak bisa dilepaskan dengan komoditas. Sebagai negara kepulauan tentu masing-masing daerah di Indonesia mempunyai kebutuhan dan hasil andalan.
"Jadi keberadaan tol laut memang harus dirangkai sehingga terjadi suatu frekuensi yang tepat, antara pengusaha dengan komoditas tertentu. Bila tidak dirangkai tidak akan terjadi. Tol laut jalan sendiri itu akan sulit," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Ir Dwi Budi Sutrisno, M.Sc, menuturkan, dalam perjalanannya, ada beberapa yang perlu ditingkatkan.
"Kami berharap ke depannya dalam kurun waktu lima sampai dengan 10 tahun sudah tidak ada lagi intervensi dari pemerintah dalam tol laut. Kita berupaya swasta bisa bangkit dan yang terpenting bagaimana membuat iklim mekanisme pasar berjalan," tuturnya sembari menambahkan yang terpenting adalah komoditas yang diangkut dari wilayah Timur ke Barat, demikian juga dari Barat ke Timur harus imbang.
Acara yang mengangkat tema "Peluang dan Tantangan Maritim Ke Depan" menghadirkan nara sumber Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Prof Ir Syarief Wijaya, PhD, Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Ir Dwi Budi Sutrisno, M.Sc dan Anggota DPR RI Komisi V, Ir Bambang Haryo Soekartono. Sedangkan peserta yang hadiri adalah stake holder kemaritiman di antaranya DPP GAPASDAP, DPP IPERINDO, INSA Jatim, Disperindag Jatim dan beberapa satkeholder lainnya.[isa/aji]
- 61 Tahun Bank Jatim Sat Set Wat Wet
- Bank Jatim Kembali Sabet Dua Penghargaan
- Dukung Pemenuhan Kebutuhan Hunian, Bank BTN Akan Terbikan Efek Beragunan Aset dan Obligasi
