Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang menyebut wacana pertemuan atau rekonsiliasi Jokowi-Prabowo tidak penting lagi, dinilai tidak paham dengan agenda politik Presiden Joko Widodo.
- Pimpinan DPD RI Dukung Kejagung Banding Vonis Nihil Terpidana ASABRI
- Ketua Komisi D DPRD Jatim Pimpin Kunjungan ke Bali
- Jawab Sindiran Jazilul Fawaid, Baidowi: Saat PKB Jeblok di Pemilu 2009, PPP Tak Meremehkan
Menurut Arief, Jokowi lebih paham akan potensi yang dapat terjadi bila rekonsiliasi tidak terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi selama lima tahun ke depan meski koalisi Jokowi-Maruf Amin menguasai 60 persen kursi di parlemen.
"Pemerintahan Jokowi-Maruf bukan tidak mungkin bisa jatuh di tengah jalan, walau mereka menguasai 60 persen kursi parlemen, kalau engak ada rekonsiliasi," ujar Arief.
Apalagi, setiap parpol koalisi Jokowi-Maruf pasti mempunyai kepentingan sendiri-sendiri untuk menyongsong Pemilihan Umum 2024.
"Karena Pemilu 2024, tujuan parpol pendukung Jokowi-Maruf adalah mencari suara. Sangat mungkin akan ada pembelotan partai-partai pendukung Jokowi di tengah perjalanan," tutur Arief.
Berdasar prediksi itulah Jokowi menginginkan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto terjadi. Selain itu, tentu penting untuk menyatukan semua komponen bangsa pasca Pilpres 2019.
"Sehingga Kangmas Jokowi menginginkan terjadinya pertemuan dengan Pak Prabowo yang disebut rekonsiliasi itu," demikian Arief.[aji
- Said Didu Prediksi Proyek IKN Bakal Mangkrak
- Sandiaga Uno Paparkan Kota Probolinggo Gerbang Pariwisata
- Lintas Agama dan Para Seniman Budaya Surabaya Deklarasikan Dukung Prabowo Presiden
