Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti baru-baru ini menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam tertua tanah air tidak mungkin melakukan praktik kotor seperti pernyataan media asing, Wall Street Journal.
- Polri Bakal Rehab Makam Para Wali dan Ulama, Gus Fawait: Kebijakan yang Pancasilais dan Out of the Box
- PPP: Mudik Dilarang, WN India Malah Boleh Datang
- KPK Usut Dugaan Korupsi Cak Imin, Jerry Massie: Jangan Dimiringkan dengan Narasi Politisasi
Melansir Kantor Berita Politik RMOL, Muti pun secara tegas menyebut tidak acara ceritanya Muhammadiyah bisa dibeli.
Sejurus itu, Muhammadiyah sendiri telah lama bersikap tentang Uighur. Pada tahun lalu, tepatnya 19 Desember 2018, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap tentang kekerasan di Uighur.
Surat bernomor 526/Per/I.0/I/2018 itu memuat lima poin dan diteken Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir bersama Abdul Muti.
Mengacu pada pemberitaan media massa mengenai kekerasan terhadap Uighur, Muhammadiyah mengecam tindakan pemerintah China yang tidak bisa dibenarkan melakukan kekerasan kepada masyarakat lemah yang semestinya dilindungi.
Muhammadiyah mengimbau China untuk membuka diri dan memberi penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur. Kemudian, ormas berlambang matahari itu juga mendesak PBB dan OKI untuk tidak tinggal diam.
Dalam pernyataan itu, Muhammadiyah juga dengan tegas menyatakan kesiapan menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.[aji]
- RUU BPIP Disebut Upaya Makar Ideologi, FKP2B: Bubarkan BPIP!
- Faisol Riza Serukan Pada Kader PKB untuk Rapatkan Barisan Hadapi Tahun Politik 2024
- Demi Kelancaran Angkutan Nataru, Menhub Budi Karya Resmi Buka Posko Terpadu
