Belum tertangkapnya politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku, membuktikan ketidakseriusan aparat penegak hukum menjalankan fungsi penyidikan terhadap kasus-kasus kelas kakap.
- Kubu Moeldoko Bisa Bicara Apa Saja Tentang SBY, Demokrat: Tapi Faktanya Anas Dihukum
- Indonesia Sukses Inisiasi Resolusi Ekonomi Kreatif di PBB
- Mahfud MD: Pemekaran Papua Lebih Penting Ketimbang 354 Daerah Lain
"Saat berhadapan dengan teroris, Polri sigap. Tapi saat berharapan dengan koruptor yang terkait lingkaran kekuasaan, Polri melempem," ungkap Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam dilansir Kantor berita Politik RMOL, Senin (17/2).
Khoirul melanjutkan, kasus Harun Masiku ini juga menunjukkan secara jelas bagaimana KPK telah takluk dan dijinakkan oleh penguasa.
Presiden dan DPR, menurutnya, adalah sponsor utama pelemahan KPK. Keduanya melakukan hal tersebut dengan merevisi UU KPK dan menunjuk pimpinan KPK yang mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sipil.
Dari aspek substansi kasus, apa yang dipraktikkan Harun Masiku merupakan representasi politik oligarki-patrimonial yang mereduksi kualitas demokrasi di internal partainya.
"Dugaan praktik korupsi dan koalisi itu jelas mengindikasikan lemahnya sistem promosi serta demosi kader yang dikendalikan oleh praktik-praktik like dan dislike, bukan berbasis merit sistem," tandas Khoirul.
- Soal Penundaan Pemilu, Demokrat: Bamsoet akan Berhadapan dengan Rakyat!
- Rusia-Ukraina Masih Berperang, Setidaknya Jokowi Sudah Jalankan Amanat Konstitusi
- AHY Sebut Apel Siaga Nasdem Sejalan dengan Pidato Politiknya