Pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang melarang Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kota Kediri, Jawa Timur, dinilai rasis budaya.
- Firli Bahuri Beberkan 3 Provinsi Dengan Kasus Korupsi Terbanyak
- Petani Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Maju Capres 2024
- Soal Kendala Coklit Data Pemilih, KPU Pastikan Bisa Diatasi Pantarlih
"Pramono Anung punya potensi rasis budaya, dimana masyarakat Kediri dia anggap ancaman dalam perspektif mistis," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedy Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/2).
Menurutnya, seorang pejabat publik sebaiknya tidak mengungkapkan pernyataan yang irasional, seperti Presiden akan lengser hanya jika berkunjunjung ke Kediri. Sebab, proses politik di Indonesia sudah menggunakan sistem yang didukung kemajuan teknologi, bukan mistis-mistisan.
"Sangat disayangkan pernyataan itu. Proses politik kita sudah by system, tidak bisa hanya sebab datang ke Kediri lalu menyebabkan Presiden lengser. Pikiran semacam itu seharusnya tidak keluar dari pejabat publik," tutur pengamat politik dari Universitas Telkom ini.
Lebih jauh, Dedy Kurnia Syah menilai bahwa kalaupun seandainya Jokowi lengser dari tampuk kekuasaannya, hal itu bukan karena mengunjungi Kediri, melainkan kehendak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan kepala negara.
"Andai benar Presiden lengser setelah berkunjung ke satu daerah, satu-satunya alasan tentu karena Presiden tidak lagi diharapkan publik, bukan hal mistis," pungkasnya.
- Pilpres 2024 Diprediksi Bakal Ada Tiga Poros Koalisi
- DKPP Jatuhi Sanksi Etik Berat KPU RI Gegara Loloskan Gibran, Direktur Pasca Sarjana Unidha: Tak Pengaruhi Legalitasnya
- 5 Roket Hantam Pangkalan Militer Turki di Irak, Belum Ada Laporan Korban