Usman, selaku koordinator aksi dan juru bicara mengakui adanya krisis sosial di antara Warga sekitar Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.
- Desember Kelabu, 4 Bocah Pengunjung Wisata Pantai Pancer Jember Digulung Ombak, 1 Meninggal
- China: Seluruh 132 Awak dan Penumpang China Eastern Airlines Dinyatakan Meninggal
- ODGJ Ngamuk, Petugas Gabungan Dinsos dan Satpol PP Gresik Kewalahan
"Kita akui terjadi krisis sosial dan benturan. Akibatnya, silaturahmi antar warga merenggang. Kami adalah warga yang terdampak. Kami ingin agar Gubernur Jatim memenuhi tuntutan kami," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (20/2).
Perjuangan belasan warga untuk bertemu Gubernur Khofifah dengan mengayuh sepeda, dari Banyuwangi sampai ke Surabaya. "Kalau Gubernur tidak menanggapi, kami tetap bertahan disini," tegasnya.
Sementara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang mengawal warga Tumpang Pitu Banyuwangi, membenarkan klaim warga tersebut.
Disampaikan Direktur LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah, pada awak media di lokasi demo, dengan adanya ijin pertambangan yang dikeluarkan Gubernur Khofifah, membuat warga setempat Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi, terancam keberadaannya.
"Dampak dari pertambangan dirasakan oleh warga sekitar, seperti yang sehari-hari bertempat tinggal di situ, yang mencari nafkah di sekitar Gunung Tumpang Pitu, hari ini masih menolak dan hari menuntut Gubernur (Jawa Timur). Secara hukum, kalau kita membaca konteks perijinan, UU No. 30 tahun Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan bahwa Gubernur atau pemberi ijin itu bisa melakukan pengendalian, bisa melakukan aksi evaluasi atas ijin yang sudah dikeluarkan olehnya. Bahkan dia (bisa) mencabut secara sepihak ijin, dan Pemerintah Provinsi harus turun lapangan, turun tangan dan melihat dampak yang terjadi pada rakyat Gunung Tumpang Pitu, dan itu sudah dirasakan, maka ijin harus dicabut," ujarnya.
Abdul menambahkan, bahwa keinginan warga tersebut untuk bertemu Gubernur Khofifah cukup besar. Karena satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh masyarakat, yakni dengan cara pencabutan ijin PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo, yang keduanya anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
"Perjuangan belasan warga untuk bertemu Gubernur Khofifah dengan mengayuh sepeda, dari Banyuwangi sampai ke Surabaya. Warga sudah mengupayakan itu, dengan mengayuh sepeda dari Banyuwangi sampai Surabaya, untuk menemui Gubernur Khofifah, agar mencabut izin yang sudah dikeluarkan," imbuhnya.
Sementara, salah satu warga sekitar Gunung Tumpang Pitu, Nur Hidayat, akan tetap berjuang bertemu dengan Khofifah. Kalaupun hari ini gagal menemui Khofifah, massa akan kembali ke Kantor Gubernur Jatim.
"Kalau Gubernur enggak menanggapi kami, kami tetap bertahan disini," ujarnya sambil berlalu kembali gabung dengan warga yang berdemo.
Sekedar diketahui, belum lama ini sejumlah Warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang mengikuti pekerjaan Geolistrik PT BSI mendatangi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
Selasa (18/2), rombongan diterima Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Setiajit. Sementara itu, salah seorang warga yang turut dalam rombongan menyangkal apabila kehadiran PT BSI sama sekali tidak membawa manfaat. Menurutnya, sudah banyak program perusahaan yang diberikan, seperti bis sekolah, infrastruktur, beasiswa, dan lain-lain.
- Tabrakan Beruntun di Jember, Seorang Pemuda Tewas Disambar Dump Truck dan Mobil Boks
- Banjir Genangi Blitar Selatan, Heri Romadhon Minta BPBD Segera Evakuasi Warga
- Petugas Berhasil Indentifikasi Lima Jenazah Korban Perahu Terbalik Bengawan Solo
