Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut paling berpeluang menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.
- Fakta, Demokrat Dipimpin AHY Raih Kemenangan di Pilkada
- PDIP Merasa Ditekan Kekuasaan, Nasdem: Kami Tak Dapat Tekanan, Jangan Libatkan AMIN
- Jokowi dan Ganjar Diyakini Punya Agenda Tersembunyi, PDIP Segera Tetapkan Puan sebagai Capres
Namun sebelum Kongres Partai Demokrat, AHY harus bisa mengatasi seluruh kendala yang mengadang. Di antaranya soal mekanisme pemilihan.
Saat ini sejumlah mekanisme Kongres mulai diapungkan ke permukaan. Sebagian menginginkan adanya sistem voting. Sebagian lainnya meminta sistem Konvensi. Bahkan tidak sedikit yang berharap Demokrat bisa kembali aklamasi.
Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat. Sistem voting dilakukan saat Kongres PD di Bandung (2010).
Aklamasi digunakan saat Kongres 2015, dan mekanisme konvensi dijalankan jelang Pilpres 2014.
Kendati demikian, menurut Khoirul, Demokrat tampaknya akan cermat berhitung. Karena, mekanisme pemilihan Ketum itu tidak hanya berimplikasi pada ukuran demokratisnya sistem pemilihan, tetapi juga seberapa efektif untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai. Supaya tidak terjebak dalam friksi-friksi internal yang tidak produktif.
"Karena itu Demokrat tampaknya lebih tepat menggunakan mekanisme aklamasi untuk menentukan Ketumnya," jelas Khoirul dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/2).
Pandangan Khoirul ini karena melihat beberapa faktor. Salah satunya, kian menguatnya dukungan jajaran pengurus daerah terhadap figur AHY yang dibuktikan banyaknya deklarasi dukungan pengurus DPD kepada AHY.
Selanjutnya, Demokrat juga harus berhitung cermat tentang potensi dampak sistem voting. Mekanisme ini akan dilakukan jika tidak ada titik temu antarfaksi-faksi untuk bersepakat aklamasi.
"Sejauh ini, belum terlihat faksi lain yang potensial, kecuali putra biologis dan ideologis SBY," terang Khoirul.
- Hambat Laju Inflasi, Wali Kota Eri Cahyadi Maksimalkan Subsidi Transportasi dan Warung TPID
- Pengamat: Dewan Pembina PSI Permanen Seumur Hidup, Kok Tak Mau Disebut Otoriter?
- PAN Jatim Nilai Keputusan MK Jadi Momentum Afirmasi Politik Anak Muda