Danu Budiyono/Net

MENARIK kalau kita cermati peta politik Banyuwangi beberapa hari terakhir ini. Khususnya arah politik Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Terjawab sudah teka teki atau rasa penasaran rakyat banyuwangi apakah Bupati Anas memajukan keluarganya (dinasti) atau orang lain untuk menggantikan estafet kepemimpinannya sebagai Bupati Banyuwangi berikutnya.

Memang Bupati Anas sampai sekarang belum berstatmen atau bersikap, sebaliknya istrinya Ipuk Fiestiandani juga belum mengeluarkan pernyataan ke publik apakah mau ikut maju di gelaran kontsentasi Pilkada mendatang atau tidak.

Tetapi dengan munculnya foto Ipuk Fiestiandani memegang kertas surat berkop Partai Nasdem yang berdampingan dengan suaminya Bupati Anas beberapa hari lalu, kemudian ada ketua Partai Nasdem Jawa Timur dan petinggi Partai Nasdem lainnya, itu sudah mengkonfirmasi bahwa benar Bupati Anas ingin istrinya maju melanjutkan tampuk kepemimpinan Bupati Banyuwangi berikutnya.

Itu diperkuatkan dengan statmen petinggi Partai Nasdem yang mengantarkan surat itu, yang intinya benar Partai Nasdem memberikan rekom partainya untuk Ibu Ipuk maju sebagai Bupati Banyuwangi periode 2020-2025.

Bahkan itu diserahkan di pendopo Kabupaten Banyuwangi, di saat negara dan rakyatnya sibuk dengan pencegahan penyebaran virus corona atau Cavid-19.

Tentu ini membuat tanda tanya publik, bukan saja Pilkada masih lama bahkan bakal calon bupati lainnya belum apa-apa, karena memang keadaan masih dirundung musibah.

Iya, memang konstitusi kita tidak membatasi hak berpolitik seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan petahana, seperti adik, kakak, menantu, keponakan, istri atau keluarga lainnya yang tinggal serumah.

Artinya setiap orang punya Kesempatan yang sama untuk mengakses jabatan publik seperti gubernur, bupati maupun walikota.

Bagi saya, kondisi ini cukup mengkhawatirkan, bukan karena keluarga (Istri) ikut menggantikan. Namun ekses negatif dari hasrat berkuasa yang sering menimbulkan persoalan di ruang publik.

Alih-alih berkompetisi secara adil dan terbuka, proses pencalonan hingga pemenangan justru biasanya menggunakan beragam cara agar si calon dari keluarga itu berkuasa atau menang.

Dan ini tidak jarang pula, dinasti politik melahirkan korupsi yang melibatkan keluarga. Ini sudah banyak terjadi di daerah lain.

Karena politik dinasti merupakan bentuk kolektif dari patronase elit dalam kolektif yang didasarkan pada hubungangan famili, etniatitas maupun hubungan darah lain yang intinya memunculkan monarki dalam demokrasi.

Perlu kita ingat bahwa Pilkada itu tak sebatas bicara Kandidat, Parpol, dan Timses. Ada peran konsultan komunikasi-politik dan media, juga pelaku bisnis di sana.

Taruhannya adalah ruang hidup rakyat dan kekayaan alam.

Biaya Pilkada yang besar inilah yang mungkin dijadikan celah bagi para pelaku bisnis untuk menunggangi kandidat atau Parpol.

Tujuannya mungkin untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanggengkan bisnisnya.

Para pelaku bisnis ini punya kepentingan untuk mendapatkan izin-izin baru dan jaminan politik dan keamanan investasi, sementara para kandidat dan parpol punya kepentingan untuk mendapatkan biaya tambahan kampanye.

Kalau Bupati Anas benar nantinya mencalonkan atau merestui istrinya untuk menggantikan posisi sebagai bupati maka langkah ini bisa mengebiri demokrasi, bahkan bisa membunuh demokrasi.

Dan kalau pun menang, bagi saya biasa saja, nggak ada yang hebat.

Dan kalau kalah justru memalukan.

Dari sinilah kita nanti bisa melihat siapa sesungguhnya negarawan sejati yang cinta akan demokrasi.

Apakah dari dinasti politik atau calon lainnya.

Danu Budiyono

Aktivis Sosial Politik Banyuwangi

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.