RUU Cipta Kerja yang masuk dalam omnibus law dapat mengatasi perlambatan ekonomi.
- Barikade 98 Sebut Erick Thohir Korban Fitnah Kelompok yang Ingin Gagalkan Jokowi
- Keturunan Wali Songo Siap Jaga Keutuhan Bangsa dan Negara
- Kader NasDem Disarankan Keluar dari Kabinet, Jokowi Bisa Bernasib Seperti Soeharto
Hal ini disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).
"Ancaman perlambatan ekonomi menjadi persoalan global. RUU Cipta Kerja disusun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada saat belum terjadi pandemik corona. RUU ini masih relevan untuk menjadi solusi peningkatan pertumbuhan ekonomi," kata Ahmad Redi.
Tak dipungkiri dalam perjalanannya, RUU tersebut mendapat beragam penolakan. Hal itu menjadi wajar lantaran penolakan masyarakat merupakan bagian dari aspirasi yang disampaikan ke publik.
"Penolakan dari masyarakat merupakan aspirasi yang wajib didengar. Pemerintah dan DPR bersama masyarakat sama-sama berkeinginan untuk memajukan perekonomian nasional," sambungnya.
Oleh karenanya, ia berharap sejumlah pasal kontroversial yang ada harus diselesaikan dengan meminta masukan dari sejumlah elemen masyarakat.
“Pasal-pasal kritis yang dianggap bermasalah memang harus mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat agar RUU Cipta Kerja ini menjadi UU yang sesuai kehendak rakyat," ucap Ahmad Redi yang juga seorang dosen ini.
Saat ini, omnibus law sudah berada di meja DPR RI. Keberlangsungan RUU Cipta Kerja pun praktis akan bergantung pada DPR bersama perwakilan pemerintah pusat dan tim perumus.
"Bolanya ada di DPR yang memegang kendali kapan pembahasan, termasuk jadwal RDPU untuk mendengar berbagai masukan dari masyarakat dan ahli. Begitu pula mengenai konsultasi publiknya," tandasnya.
- Harapan Jokowi di Pemilu 2024
- Dikritik Kader PDIP: Selain Main Medsos, Ganjar Kinerjanya Apa Selama 8 Tahun Jadi Gubernur?
- Suara Nahdliyin akan Tersebar Merata ke Semua Capres 2024
