Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya, Mahfudz menganggap dari awal penanganan virus Covid -19 oleh Pemkot Surabaya tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak legislatif.
- AHY Jadi Cawapres Dampingi Anies, Surya Paloh: Lebih Dari Pantas
- Wacana Presiden 3 Periode, Perindo: Bagaimana Mungkin?
- Putusan MK Munculkan Multitafsir Bagi Pj Kepala Daerah dari Unsur ASN
"Seharusnya, Pemkot Surabaya sebelum melakukan apapun, mereka berkoordinasi dengan dewan. Apalagi ini terkait penggunaan anggaran yang sangat besar," tandas Mahfudz dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (30/3).
Mahfudz menyebutkan mungkin Pemkot menganggap parlemen Yos Sudarso sudah tidak ada, atau Pemkot Surabaya memiliki pedoman sendiri.
Kendati demikian Mahfudz menginginkan Pemkot memberikan informasi terkait penggunaan anggarannya.
"Bahkan ketika kita mengajak rapat beberapa Kepala dinas mereka menyatakan tidak bisa dan sibuk. Padahal kami tidak mengajak tatap muka. Kita bisa manfaatkan teleconference atau masih banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut," tegas Mahfudz.
Disinggung upaya pemkot yang melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan bilik-bilik sterilisasi, Mahfudz langsung menyatakan ketidaksetujuannya.
"Dari awal saya sudah tidak setuju. Karena itu prodestan. Itu adalah cairan yang disemprotkan ketika kita akan masuk kandang hewan," terangnya.
Mahfudz menganggap pengadaan bilik steril oleh Pemkot hanyalah membuang uang rakyat Surabaya.
"Bilik steril itu sama sekali tidak ada fungsinya," bebernya.
Mahfudz menyarankan agar anggaran pengadaan bilik steril dimanfaatkan untuk membeli sembako dan dibagikan ke masyarakat.
"Sebab saat ini daya beli masyarakat Surabaya bukan menurun lagi. Tapi sudah hancur," pungkasnya.
- Subsidi Listrik Rakyat Miskin Harus Berbasis Data Akurat
- Jadi Tempat Konsolidasi Ketum Partai, Istana Negara Tidak Sakral Lagi
- Menag Yaqut: Taati Keputusan Pemerintah, Tapi Hargai yang Idulfitrinya Berbeda