Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil jika jadi diberlakukan, merupakan kebijakan salah kaprah.
- Golkar Bisa Saja Hengkang dari Koalisi Prabowo Jika PDIP Mau Munculkan Ganjar-Airlangga
- Demokrat: Proporsional Tertutup Ganggu Tahapan Pemilu 2024
- Gerakan Ketahanan Pangan, Ratusan Petani Tebu di Madiun Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024
Disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDEM Iwan Sumule, kebijakan darurat sipil tidak hanya membunuh demokrasi Indonesia, tapi juga akan membunuh rakyat dengan dalih sedang perang melawan virus corona baru atau Covid-19.
“Pemerintah bukannya cegah penyebaran virus, tapi cegah rakyat bicara,” tutur Iwan Sumule dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).
Atas alasan itu, aktivis ProDEM kembali mengeluarkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Ini lantaran Jokowi juga tidak punya dasar yang kuat untuk menetapkan darurat sipil dan demi menjamin keberlangsungan demokrasi serta nyawa rakyat di tengah pandemik Covid-19.
“ProDEM serukan lagi Tritura. Satu, menolak darurat sipil. Dua, cegah Covid-19 dengan lockdown. Ketiga, penuhi hak hidup rakyat,” tegasnya.
Iwan Sumule menguraikan bahwa berdasarkan Perppu 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak terancam dan bahaya karena pemberontakan, kerusuhan atau huruhara, maupun bencana alam.
“Covid-19 itu pandemik, jangan ngindar tanggung jawab dan nambah kekuasaan,” sindir Iwan Sumule.
Jokowi, sambung ketua DPP Partai Gerindra itu, harus fokus bahwa yang dilawan saat ini adalah sebaran virus asal China tersebut. Jangan lantas salah arah dan kemudian membatasi hak rakyat dalam bernegara dengan darurat sipil.
“Jangan-jangan ini tanda ketidakpahaman dan ketidakmampuan Presiden dalam memerangi virus corona,” sambungnya.
Iwan Sumule mengingatkan bahwa darurat sipil tidak akan efektif memerangi virus. Sebaliknya, kebijakan itu justru akan menimbulkan perlawanan rakyat. Musuh pemerintah menjadi bertambah, yang tadinya hanya virus corona, sekarang rakyat pun akan jadi musuh.
“Presiden sebaiknya mencabut pernyataan darurat sipil dan fokus dalam langkah-langkah dan kerja-kerja penanganan penyebaran Chinese Virus (Covid-19),” terangnya.
“Ingat, aktivis Pro Demokrasi akan terus melawan siapa saja yang ingin menghancurkan dan membunuh demokrasi, dan merampas hak-hak sipil rakyat dalam bernegara,” demikian Iwan Sumule mengingatkan.
- H Abdul Wahid Azar Bacaleg DPR RI Partai Demokrat Dapil IX, Siap Gulirkan Tiga Program Unggulan di Dapil
- DPRD Jatim : Dana Abadi Melalui Perpres Akan Memperkuat Keberadaan Pesantren
- Ketua Komisi VI DPR RI Dorong Bank Syariah Masuk 10 Besar Global
