Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil dalam menangani wabah Covid-19 dipertanyakan.
- Percuma Temui Megawati, Nadiem Memang Layak Direshuffle
- Kuatkan Struktur Akar Rumput, Nasdem Targetkan 6 Kursi di Pileg 2024
- Sebagai Partai Besar, PDIP Diminta Jangan Takut Dengan Ancaman Buzzer
Mantan anggota DPR Dr. Ahmad Yani mengaku heran jika Jokowi mengabaikan UU yang diterbitkan di eranya, yaitu UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Ada juga UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tapi yang dipilih Jokowi adalah Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya.
“UU Karantina Kesehatan itu dibikin masa pemerintahan Jokowi, beliau juga tidak melaksanakan UU itu. Mungkin kita ubah saja menjadi UU tentang Karantina kekuasaan,” sindir Ahmad Yani dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (31/3).
Ahmad Yani mempertanyakan pilihan Jokowi yakni Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya dalam menangani wabah Covid-19.
“Apakah ada pemberontakan di berbagai wilayah, atau ada masalah disintegrasi yang terjadi?” tanya dosen Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Dia pun bertanya tujuan yang sebenarnya ingin dicapai Jokowi apa. Sebab penetapan darurat sipil akan membuat kekuasaan berpusat pada satu tangan. Padahal, belum cukup syarat untuk memberlakukan keadaan ini sebagai darurat sipil.
“Apa tujuan anda pak Presiden Jokowi, Melindungi rakyat atau melindungi kekuasaan, atau apa? Ini bahaya,” tuturnya.
- Marwan Batubara: Pembunuhan Laskar FPI Bukan Insidentil, Tapi Direncanakan
- Megawati Taat Konstitusi, Demokrat Yakin Jokowi Tidak Tergiur Iming-iming 3 Periode
- Usai DPP PKS Deklarasi Anies Baswedan Capres, PKS Jatim Sambut Gembira dan Siap Laksanakan Instruksi
