Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan mengusulkan anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Lamongan dipangkas untuk biaya percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lamongan.
- DPMD Bondowoso: Pj Kades Harus Jaga Netralitas Pilkades
- Berbagi Kebahagiaan Jelang Ramadan, Gubernur Khofifah Bagikan 650 Paket Sembako untuk Warga Sekitar Kantor Gubernuran dan Cleaning Service
- Aksi Tolak Penyekatan Dimajukan Besok, Madas: Bukan Diskriminasi Justru Membantu Masyarakat Madura
“Dan kami juga mengusulkan biaya-biaya kunjungan kerja (kunker) di DPRD Lamongan juga dipangkas untuk penanganan Covid-19," Kata Wakil Ketua DPRD Lamongan dari PDIP, Darwoto saat dikonfirmasi awak media di Kantor DPC PDIP Lamongan, Selasa (31/3).
Darwoto mengatakan, usulan pemangkasan anggaran Kunker anggota DPRD Lamongan untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 tersebut disampaikan pada rapat pimpinan bersama para ketua fraksi yang ada di DPRD Lamongan beberapa hari lalu.
"Tapi, sayang usulan kami ternyata ditolak oleh teman-teman fraksi yang lain, dan kemarin waktu rapat yang sejalan hanya pak Widji dari PAN,” jelasnya.
Menurutnya, agenda kunker bagi anggota DPRD Lamongan dalam satu bulan bisa satu atau dua kali kunker. Karena itu, fraksi PDIP DPRD Lamongan menilai anggaran Kunker layak dipangkas untuk penanggulangan Covid-19.
"Ini yang harus kita suarakan disini, kalau bisa anggaran dipangkas untuk penanggulangan Covid-19," terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lamongan, Darwoto mendesak Pemkab Lamongan segera mengurangi anggaran-anggaran di pemerintahan untuk memaksimalkan percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
"Ini kan sudah ada cantolannya, karena Pak Presiden Jokowi dan Menteri keuangan pun sudah memerintahkan," Katanya.
Dalam situasi seperti ini Pemkab Lamongan bisa melakukan pemangkasan anggaran di setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), seperti pemotongan anggaran di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan atau Rumah Sakit milik pemerintah.
" Artinya masing-masing OPD itu ada yang layak dipangkas, pos-pos maana yang tidak begitu strategis itu dipotong saja, seperti pembangunan fisik ataupun perjalanan dinas," tegasnya.
- Kado HJKS ke-730, Begandring Soerabaia Luncurkan Buku Meneropong Sejarah Surabaya Dari Sungai Kalimas
- Dukung Kinerja Polri, Autada: Kami Sepakat Jogo Jatim
- Bangun Kemandirian Ekonomi Santri Lewat UMKM, Kiyai Muda Jatim Gelar Sarasehan Pesantrenpreneur di Gresik
