Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Aktivis ’98 : Kami Minta Gatot Nurmantyo Berhenti Dalangi Aksi
- Doa Bersama LSN Dan Pekerja Migran Peringati Satu Abad NU
- Isu Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon, Pengamat: Agar Anggaran Pemilu Dihemat untuk Bangun IKN
Kebijakan itu menuai kritik dari analis politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti karena dianggap lambat.
"Saya pikir ini karena lambat bergerak. Ketika bergerak akhirnya overdosis," ujarnya saat berbincang bersama seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/4).
Ray Rangkuti mengurai bahwa over dosis yang dia maksudkan adalah ketidaksesuaian antara operasi kebijakan yang dikeluarkan dengan landasan hukum yang digunakan. Sebab, PSBB yang diatur di dalam UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, dan diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah (PP) 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah sudah tidak tepat dari awal.
"Jadi diambil operasionalnya dari UU karantina, tapi prinsip pemberlakuannya seperti UU Kedaruratan. Seharusnya dia tidak pakai lagi istilah PSBB," kata Ray Rangkuti.
"Maka kalau mau pakai PSBB, pakai dong secara utuh UU karantinanya. Apa itu? Ya karena anda melakukan tindakan itu, ya anda berkewajiban memberi makan rakyat Indonesia," pungkasnya.
- Gelar Festival se-Madiun, Kyai Muda Ganjar Gandeng Komunitas Pencak Silat
- Puan Disarankan Bangun Trust Publik Daripada Berkonflik dengan Ganjar
- Diduga Ada Korupsi Besar-besaran, 70 Persen Bantuan Militer Barat Tak Sampai ke Ukraina
