Sikap plin-plan pemerintah belakangan makin terasa dalam penanganan virus corona atau Covid-19.
- Catatan Ketua Komisi D DPRD Jatim Saat HUT Pemprov Ke 75
- Tolak Kenaikan Biaya Haji 2024, Golkar Minta Tetap Rp90 Juta
- Beredar Poster Puan-Moeldoko 2024 Deklarasi di Surabaya, PDIP: Fitnah!
Pemerintah dianggap plin-plan dalam membuat kebijakan penanganan virus corona atau Covid-19.
Setidaknya demikian yang dirasakan anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon dalam melihat beberapa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.
“Berubah-ubahnya sikap dan wacana yang dilemparkan pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 sangat kentara sekali menunjukkan lemahnya komitmen dan inisiatif pemerintah,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari Kantor Berita RMOL, Kamis (2/4).
Salah satu yang ia contohkan adalah sikap tegas presiden Joko Widodo yang menolak desakan lockdown. Namun belakangan membuka opsi karantina wilayah. Lambat laun, muncul lagi opsi darurat sipil dalam menghadapi wabah dari Wuhan, China ini.
“Tapi belum sehari wacana tersebut digelar, muncul barang baru, yaitu status PSBB yang kemarin akhirnya dieksekusi. Kita sama-sama bisa melihat betapa kacaunya proses pengambilan keputusan di dapur Istana,” katanya.
“Siapakah 'koki' pengambilan keputusan di dapur Istana? Terlihat pemerintah gamang dan amatiran. Menteri Kesehatan juga tak kelihatan lagi di depan publik. Apa yang terjadi?” kritiknya.
Di tengah sikap pemangku kebijakan yang dinilainya berubah-ubah tersebut, ia melihat pemerintah sejatinya sedang berusaha lari dari tanggung jawab untuk menjamin masyarakat di tengah wabah.
“Mereka hanya sedang berusaha mengelak dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama periode karantina. Sebab dengan status sosial berskala besar, kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan hidup masyarakat memang jadi gugur," tandasnya.
- KPK Perlu Membentuk Deputi Khusus Tangani LHKPN
- Cak Imin Minta Nadiem Batalkan Kebijakan Cabut Bantuan Operasional Sekolah
- Gagasan Koalisi Partai Islam PPP-PKS Akan Berpengaruh Pada Kebijakan Politik