Penundaan Pilkada serentak tahun 2020 mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Di Banyuwangi, akvitis Gerakan Rakyat Bersama (GRB) Tolak Politik Dinasti, menyambut baik ditundanya jadwal Pilkada.
- Pemprov Harus Segera Distribusikan Vaksin, Aliyadi Mustofa: Kami Optimis Wabah PMK Bisa Diatasi
- Jokowi Teken Perpres Terkait Tugas Fungsi Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi
- PPP: Mudik Dilarang, WN India Malah Boleh Datang
Seperti diketahui, opsi penundaan itu sendiri ada tiga yaitu dilaksanakan pada Desember 2020, Maret 2021 dan atau September 2021.
Dikatakan Bondan Madani, Sekertaris GRB Tolak Politik Dinasti, pihaknya berharap gelaran Pilkada memilih opsi C (September 2021). Pasalnya, Pilkada yang digelar pada September 2021 akan memangkas modus pembajakan demokrasi terutama di Bumi Blambangan.
“Karena jika digelar opsi A atau B memungkinkan petahana untuk memajukan dinastinya tentu akan banyak modus politik, pengebirian demokrasi bahkan pembunuhan demokrasi,” ujar Bondan pada Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (4/4).
Pihaknya juga akan melakukan perlawanan jika Pilkada memilih opsi A dan B. Sebab hal itu akan menunjukkan kezaliman terhadap demokrasi.
“Jika itu terjadi kami, tentu kami akan melakukan gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kezaliman terhadap demokrasi, siapapun pelakunya,” kata Bondan yang juga mantan aktivis HMI Banyuwangi ini.
Selain itu, jika pemuda tidak melakukan gerakan perlawanan maupun penolakan terhadap praktik-praktik dinasti politik, lanjut Bondan, hal itu akan sangat menciderai perjuangan reformasi 1998.
- Adaptasi dengan Covid, Puan Minta Pemerintah Siapkan Road Map Ketahanan Kesehatan Masyarakat
- Partai Golkar Tak Mau Buru-buru Tetapkan Koalisi, Ini Alasannya
- Anies Harus Utamakan Figur Cawapres dari Partai Demokrat atau PKS
