Penundaan Pilkada serentak 2020 wabah corona virus corona baru atau Covid-19, diapresiasi banyak pihak. Ada tiga opsi penundaan, yakni Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020, Maret 2021 atau September 2021.
- Anies Puji Cak Imin di Debat Cawapres: Bangga, Bangga, Bangga
- Presiden Jokowi: Beli Pupuk Cukup Pakai KTP
- 21 Juta Data Bansos Ganda Disebut Terjadi Secara Sistemik, Bukan Cuma Human Error
Ketua Partai Nasdem Banyuwangi, Supriyadi, sepakat pada opsi C karena dengan musibah pandemik corona ini diprediksi selesai dengan recovery di akhir tahun ini.
“Untuk tahapan Pilkada jelas baru bisa dimulai dengan penganggaran tahun 2021, sehingga paling cepat bisa dilaksanakan pada opsi C (September 2021),” terangnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (4/4).
Sedangkan Ali Ruchi, Bacabup potensial yang digandrungi generasi milenial berpendapat berbeda.
Menurutnya, Pilkada serentak lebih baik diundur hingga tahun 2024 sekaligus berbarengan dengan Pilpres dan Pileg.
“Dengan catatan jika opsi A (Desember 2020) tidak bisa dilaksanakan. Karena Opsi B dan C terlalu mepet waktunya dengan pemilu serentak 2024," kata Ali.
Pihaknya beralasan, bagaimana bisa seorang calon kepala daerah terpilih bisa membangun daerah hanya dengan target 3 tahun.
“Itu belum dipotong dengan penyiapan Pemilu serentak 2024, karena biasanya butuh waktu satu tahun (Kalau ditarik ke situ). Lebih baik para gubernur, bupati, dan walikota yang habis jabatannya diisi oleh Pjs dari pemerintah pusat atau provinsi, sekalian mempersiapkan tahapan gelaran pemilu serentak 2024,” urainya.
Sedangkan Danu Budiyono, aktivis Sosial Politik Banyuwangi sependapat dengan opsi C yakni September 2021 atau sekalian diundur hingga Pemilu serentak 2024.
“Selain semua fokus dengan pandemik virus corona, kemudian nanti recovery juga terlalu mepet waktunya dengan Pemilu 2024. Dan itu akan sangat demokratis,” tuturnya.
Sebaliknya Danu menilai, bagi pihak yang setuju opsi B (Maret 2021), bisa dipastikan para gubernur, bupati, hingga walikota petahana, ingin memajukan politik dinastinya.
“Saya dengar mereka semua sudah melobike para pengambil keputusan kepemiluan di Jakarta.
Bahkan sudah mulai saweran, biar disahkan pada opsi B. Karena itu opsi B itu sangat menguntungkan para petahana untuk menjalankan dinasti politiknya,” tutupnya.
- Tegak Lurus dengan Jokowi, Bara Nusa Siap Habis-habisan Menangkan Prabowo-Gibran
- Bongkar Aib Sendiri, Apa Karena Ahok Tidak Mampu Jaga Pertamina?
- Konstituen Minta Dewan Pers Membuka Draf Perpres Media Berkelanjutan
