Peraturan pemerintah yang melarang pesawat terbang ke wilayah zona merah, dan juga wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyulitkan maskapai penerbangan. Kondisi ini membuat keuangan sejumlah maskapai penerbangan semakin seret.
- Istana Masih Rahasiakan Sosok Jenderal yang Diutus Jokowi ke Myanmar
- Ketum PAN: Soetrisno Bachir Calon Presiden Kita
- Partai Garuda Tak Sepakat MK Disebut Mahkamah Keluarga, Masih Ada 8 Hakim yang Bukan Ipar Jokowi
Seperti diketahui Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menerbitkan Permenhub 25/2020 tentang Larangan Mudik Lebaran Selama Masa Pandemik Virus Corona Baru (Covid-19).
"Jadi dramatisasi dari maskapai Indonesia saat ini adalah lebih parah menghadapi pandemik daripada maskapai luar negeri," kata pengamat penerbangan dari Pusat Studi Air Power Indonesia, Chappy Hakim dalam dialig virtual yang digelar Narasi Institute, Minggu (26/4).
Kemudian, mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005 ini telah melihat dari berbagai perspektif tentang kondisi maskapai penerbangan dalam negeri. Alhasil, kondisi pandemik corona ini memang cukup mengkhawatirkan bisnis transportasi udara.
Chappy Hakim mendapat informasi, sejumlah maskapai penerbangan yang masih bertahan, baik BUMN maupun swasta, mulai putar otak dengan mengubah rute perjalanan di dalam negeri. Misalnya, penerbangan dari Jakarta tujuan Medan harus menggunakan pesawat tujuan luar negeri dahulu. Barulah setelah itu penumpang bisa melanjutkan tujuan ke Medan.
Hal inilah yang menurut Chappy imbas dari virus corona. Di mana, pemerintah tertuntut mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik ke zona merah Covid-19.
"Menjadi sangat ruwet. Dan kalau dari sisi maskapai tentu keuntungan. Dan tidak bisa menghitung waktu pendek. Karena dia punya kewajiban untuk membayar pesawat yang dia sewa," terang Chappy Hakim.
Oleh karena itu, bisnis maskapai penerbangan diprediksi Chappy Hakim, tidak lagi menarik dalam jangka waktu ke depan. Sebab, kondisi yang terhimpit ini tentunya menjadi bahan pertimbangan utama para pelaku usaha.
"Kemungkinan pada bulan-bulan ke depan, 6 sampai 1 tahun ke depan perhubungan udara bisa dilihat lagi bukan bisnis yang menarik. Jika dengan keterbatasan yang ada seperti saat ini," demikian Chappy Hakim seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Nasehat SBY ke Kader Demokrat: Tetap Kompak dan Bersatu
- Bagi Dahlan Iskan, Hanya Orang Gagal Move On yang Khawatir Komunisme Bangkit Lagi
- Presiden Cabut Perpres Miras, PPP Jatim Dorong DPR RI Sahkan UU Larangan Miras
