Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin genap 100 hari pada Senin kemarin (27/1). Hal inilah yang kemudian disoroti oleh banyak pihak, termasuk civil society.
- Jokowi Serukan Wajib Masker, Demokrat: Gagasan Anda Untuk Selamatkan Rakyat Apa?
- Debat Pilgub Jatim, Khofifah Fokus Bangun Infrastuktur Kepulauan Madura
- Melalui Mukerwil. PPP Sumut Deklarasikan Ganjar Pranowo Capres 2024
Banyak kalangan civil society yang menyampaikan pandangannya atas kinerja pemerintah Jokowi-Maruf. Founder Lokataru Foundation, Harizs Azhar termasuk yang pedas mengkritik.
Dia menyampaikan pandangannya terkait capaian kinerja 100 pemerintahan Jokowi-Maruf, yang menurutnya masih bersifat politik balas budi.
"100 hari kemarin tidak ada yang spesial selain dua hal saja, bagi-bagi posisi buat para pendukung, dan menciptakan pos-pos baru," ujarnya Kamis (30/1), dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Evaluasi Haris ini diakuinya, tidak terlepas dari kinerja jajaran para menteri. Dimana, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini tidak melihat capaian yang subtantif, alias mencarikan solusi dari banyak permasalahan yang ada.
"Para menteri sibuk, seolah, membuat gebrakan. Ada yang pakai ide, statement atau pidato. Secara substansi, banyak masalah yang tidak disentuh," ucap Haris.
Lebih lanjut, Haris juga menyebutkan sejumlah permasalahan konkret yang selama 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju tidak bisa diselesaikan.
"Masalah Papua tidak terurus. Masalah hukum, makin buruk. KPK tambah parah," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rekrutmen Panwascam, Bawaslu Banyuwangi Sediakan Kuota 30 Persen Perempuan
- Komitmen Maidi Tak Jelas, Relawan Petir Kota Madiun Turunkan Banner Dukungan
- Gugatan KSP Moeldoko Tidak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat
