100 Hari Kerja Bupati Probolinggo di Tengah Efisiensi Anggaran, Ketua DPRD: Kita Perjuangkan Jalan Rusak

Program 100 hari kerja Bupati Probolinggo Gus Haris dan Wakil Bupati Ra Fahmi mendapat perhatian khusus dari DPRD setempat.

Baca Juga

100 Hari Kerja, Ini Langkah Taktis san Capaian Bupati Jombang

Ketua DPRD Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menyatakan, meski program tersebut menunjukkan semangat akselerasi pembangunan, tetap dibutuhkan evaluasi mendalam, terutama terkait efektivitas, prioritas, dan keterbatasan anggaran.

Dalam perjalanannya, kata Oka, alokasi anggaran yang semula dirancang sebesar Rp22 miliar untuk mendukung program 100 hari kerja, mengalami penyesuaian menjadi Rp12 miliar.

Dia menekankan pentingnya pengawasan atas penggunaan anggaran tersebut.

“Kita harus melihat Rp12 miliar itu digunakan untuk apa saja. Yang paling signifikan, salah satunya adalah renovasi Alun-Alun dan trotoar. Saya yakin proyek-proyek ini bisa selesai dalam waktu 100 hari kerja,” ujarnya, dikutip RMOLJatim, Selasa, 15 April 2025.

Namun Oka menggarisbawahi meski program 100 hari ini berjalan, belum tentu mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya, program ini hanya merupakan bagian mikro dari agenda besar pembangunan yang dirancang.

“Program 100 hari ini bukan solusi tunggal. Tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan dasar masyarakat. Tapi ini bagian awal yang bisa kita lanjutkan ke program-program berikutnya,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan saat ini turut terdampak oleh perubahan kebijakan transfer dana dari pusat.

Dana infrastruktur tegas Oka Mahendra, yang awalnya direncanakan sebesar Rp68 miliar harus direvisi menjadi Rp48 miliar, bahkan turun hingga Rp20 miliar akibat efisiensi nasional.

“Contoh simpel, yang sering Viral itu jalan Wedusan. Jalan Wedusan itu sudah kita anggarkan Rp24,3 miliar. Bukan kita tutup mata tidak dan itu dibahas sampai dini hari di Banggar, tapi karena anggaran pusat berkurang, yang bisa dialokasikan hanya Rp2,4 miliar. Akhirnya hanya bagian-bagian rawan kecelakaan saja yang dikerjakan,” jelas Oka.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mencerminkan tantangan besar dalam masa transisi kepemimpinan daerah, yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal yang tidak ideal.

Namun, Oka tetap optimistis bahwa program 100 hari bisa tercapai, meski dengan berbagai hambatan teknis dan anggaran.

“Tercapai iya, tapi yang terpenting apakah itu dirasakan masyarakat atau tidak. Karena indikator keberhasilan bukan hanya pada pelaksanaan fisik, tetapi juga dampaknya,” tambahnya.

Salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja ini adalah revitalisasi Alun-Alun, pembangunan gerbang ibu kota yang dipindahkan ke kawasan Pajarakan, serta rencana peluncuran perda bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

“Perda pendampingan hukum akan kita bahas bulan depan, sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap akses keadilan,” pungkasnya.