Publik memberi catatan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Persiden Maruf Amin yang genap 100 hari pertama.
- Kata Fadli Zon, Cawapres Prabowo Harus Ngangkat Elektabilitas
- Kejahatan Kemanusiaan Tidak Akan Berhenti Selama Belum Ada Rasa Keadilan yang Berkeadilan
- Aktivis Anggap Reaksi Cepat Demokrat Tinggalkan KPP Tidak Bagus
Head of News Research Center Media Group News Ade Alawi, dalam siaran prime time di televisi, Selasa (28/1) menyebutkan, ada suara tokoh publik di 34 provinsi ada di angka 6,84.
"Dalam bahasa populernya, kira-kira nilainya C plus. Namun begitu, publik masih cukup optimistis. Respons 74,7 persen responden menunjukkan optimisme. Hanya 25,3 persen yang pesimistis," kata Ade seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Kata Ade, ada empat kementerian yang memperoleh angka di atas 7. Empat kementerian itu adalah Kementerian Luar Negeri meraih angka 7,5, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada di angka 7,35. Sedangkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat angka 7,17.
Sementara ada empat kementerian yang mendapat nilai 6. Yaitu, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat nilai 6,35, dan Kementerian Hukum dan HAM 6,28. Kementerian Agama 6,23, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat nilai 6,07.
Sejumlah narasumber mengapresiasi kinerja Menlu Retno Marsudi. Mereka menilai Retno memiliki sikap tegas dalam menjaga kedaulatan negara di Natuna juga dalam hal kerja sama bilateral antar negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai cakap mengelola keuangan negara, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dinilai mumpuni di bidangnya.
Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir dengan gebrakannya 'bersih-bersih' perusahaan pelat merah juga mendapat sambutan positif.
News Research Center Media Group News dilakukan 13-19 Januari 2020 dengan melibatkan tokoh publik yang kerap menjadi pemimpin pembentuk opini di daerah.
"Mereka yang sering diwawancarai atau dikutip namanya oleh media daerah," ujar Ade.
Mereka yang terlibat dipastikan tak terafiliasi dengan kelompok mana pun. Bukan aparatur sipil negara (ASN), kepala daerah, anggota parpol, maupun TNI/Polri. Pemilihan narasumber pun melalui verifikasi yang benar-benar independen.
Jajak pendapat juga melibatkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dan Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang.
Mereka dimintai pendapat tentang jawaban terbuka responden tentang Panca Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Sejumlah narasumber juga meminta Presiden Jokowi lebih tegas lagi dan powerfull memimpin kabinet. Jangan tersandera oleh partai politik.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDIP Tak Akan Jauh dari Trah Soekarno
- Mahasiswa, Pelajar dan Aktivis Akan Konsolidasi Nasional, Saatnya Rakyat Melawan KKN
- Cak Imin Minta Hubungan Historis PBNU-PKB Tidak Dijadikan Alat Merebut Kekuasaan
