Anggota komisi A DPRD Jatim Mohammad Fawait mengatakan, kekosongan posisi 17 kepala OPD dikhawatirkan akan mengangggu kinerja Pemprov Jatim.
- Pj Wali Kota Malang Raih Penghargaan Pembina Proklim Terbaik Tingkat Nasional 2024
- Wali Kota Eri Cahyadi Ngevlog di IKN, Bicara Surabaya Jadi HUB bagi Ibukota Baru
- Selaraskan Sistem Pemerintahan, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi Bagi Ilmu dengan Wali Kota Ternate
Politisi Partai Gerindra khawatir, kekosongan kepala OPD itu akan ganggu pemulihan ekonomi saat pandemi Covid 19.
“Kami berharap gubernur Khofifah segera menentukan kepala dinas definitive untuk 17 OPD yang saat ini masih dijabat kepala dinas Plt. Ini jelas mengganggu kinerja Pemprov ditengah memiliki komitmen untuk membangkitkan perekonomian di Jatim dampak pandemi,” jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim,, Rabu (24/3).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan, saat ini butuh sebuah kebijakan cepat dan tepat yang dikeluarkan untuk memulihkan perekonomian di Jatim.
"Kalau OPD nya yang mengurusi pelayanan publik terlebih disektor ekonomi maupun urusan kesejahteraan rakyat dijabat Plt yang tak bisa mengambil kebijakan strategis, malah terpuruh ekonomi Jatim. Ini mendesak sekali untuk segera diisi dinas-dinas yang masih dijabat Plt,” jelas pria asal Jember ini.
Pria yang akrab dipanggil gus Mufa ini mengungkapkan pihaknya optimis gubernur Khofifah mengetahui kualitas dan kuantitas dari personel ASN Pemprov Jatim yang layak memimpin OPD tersebut.
“Saya kira gubernur tak memiliki kesulitan untuk segera menunjuk kepala dinas definitive karena lebih tahu kemampuan personelnya sehingga saya mendesak untuk segera diisi OPD yang masih dipimpin plt,” lanjutnya.
Tak hanya itu, ia mengatakan, saat ini dalam penganggaran terancam tak bisa maksimal karena adanya jabatan plt tersebut.
“Sekarang ini untuk penganggaran ada peralihan dari ebudgeting ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). System ini sangat sulit dan tentunya kebutuhan masing-masing OPD berbeda. Kalau dirangkap pengambilan keputusan ini oleh Plt tentunya akan terhambat proses pengerjaan dari dinas satu ke dinas lainnya,” jelasnya.
Seperti diketahui, ada 17 posisi Kepala OPD di Pemprov Jatim yang hingga kini dibiarkan lowong oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Saat ini, untuk mengisi kekosongan tersebut, Khofifah mengangkat Plt di setiap OPD yang lowong. Selain 17 kepala OPD, Gubernur Khofifah juga menunjuk Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, setelah masa jabatannya sebagai Sekdaprov Jatim berakhir.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemprov Jatim Raih Peringkat Terbaik II SDGs Action Awards 2024, Pj Gubernur Adhy: Terima Kasih Dukungan Seluruh Stakeholder
- Berhasil Bangun Personal Brand Positif, Gubernur Khofifah Terima Penghargaan Top Government Leader 2023
- Inspektorat Surabaya Mulai Usut Pungli Penerimaan Tenaga Kontrak
