Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan tindak korupsi.
- Dengan Bukti Rekaman CCTV, Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
- Sebulan Polres Jember Bekuk 35 Tersangka Narkoba, 1 Bandar Antar Provinsi Jatim-Aceh
- Lolos OTT, KPK akan Panggil Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor
Demikian Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono di Bandung, Kamis (12/4)
"Jadi saya sudah berkali-kali mengingatkan, sudah lelah. Saya sudah mengingatkan agar bupati atau wali kota bertindak lurus dalam bekerja untuk menghindari atau terjauh sehingga tidak terkena OTT (operasi tangkap tangan) dari KPK," jelasnya.
Kemendagri prihatin dengan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Bandung Barat. Abu Bakar Bupati Bandung Barat yang kali ini terjerat masalah.
Menurut Soni, begitu dia disapa, potensi korupsi kepala daerah sebenarnya bisa ditekan, misalnya dengan kehadiran KPK di setiap arena musrenbang. Terutama memberikan pemahaman pada kepala daerah dan DPRD agar bisa bekerja sama baik.
"Namun memang korupsi ini sudah menjadi perilaku dan mentalitas politik yang berbiaya tinggi dan juga lingkungan politik tempat dia dibesarkan dan dicalonkan. Ini menjadi bagian penting," bebernya.
Oleh karena itu, Kemendagri menilai hal lain yang bisa mencegah korupsi adalah penerapan penganggaran berbasis elektronik dan perencanaan berbasis elektronik. Jika diterapkan maka masyarakat bisa ikut mengontrol penggunaan anggaran.
"Kemungkinan itu bisa main-main tidak akan terjadi lagi, seperti kasus di Jambi dan Malang," kata Soni, seperti diberitakan Antara. [wah]
- Polsek Galis Bekuk Spesialis Pencuri Motor Peziarah
- Saksi Ungkap Kekejian Terdakwa Pembunuhan Berencana Member Fitnes Araya Club
- Sidang Mafia Perijinan Dinkopdag Surabaya, Herry Luther Pattay Akui Bersalah Minta Keringanan Hukuman
