RMOLBanten. Satu tahun sudah kepemimpinan gubernur Wahidin Halim-Andika Hazrumy memimpin Banten sejak ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2017 lalu.
- Kader PKS Berbaur dengan Ribuan Warga Turut Sambut Kehadiran Anies Baswedan, Ketua PKS Jatim: Terima Kasih, Ini Wujud Kerinduan
- Ada Pasien Omicron Lolos Karantina, Kemenkes Pakai Mekanisme Tiga Kali Tes Covid-19
- Rayakan HUT ke-20 Partai Demokrat, SBY Doakan Pandemi Bisa Segera Diatasi Para Pemimpin
Demikian disampaikan Koordinator aksi Faqih Helmi di lokasi aksi depan KP3B Banten, Senin (14/5).
Faqih menyatakan, masyarakat Banten harus kembali menahan rasa sabarnya atas kegagalan kepemimpinan satu tahun WH-Andika.
"Dalam kenyataan objektif Propinsi Banten tidak ada perubahan signifikan. Ini menunjukan ketidak percayaan publik terhadap kepemimpinan WH-Aandika," katanya.
Dilanjutkan Faqih, semangat perubahan yang di munculkan oleh WH-Andika pada saat kampanye nampaknya hanya sebatas angan-angan saja dan semata-mata hanya untuk meyakinkan pemilih pada Pilgub 2017 lalu.
"Tidak heran upaya pembangunan dalam sektor birokrasi, pendidikan, kesehatan dan infrastrukur hanya jalan ditempat dan statis tanpa ada tindakan kongkrit," ujarnya.
Lanjut Faqih, diamnya WH-Andika atas keterlibatan Sekda Banten dalam dinamika Pikada 2018 di Kota Serang. Padahal hasil Komisi Aperatur Sipil Negara (KASN) menunjukan adanya pelanggaran yang dilakukan Sekda Banten itu atas PP No 42 Tahun 2004 terkait safari politiknya.
Diterangkan Faqih soal pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK yang dijanjikan hanya sebatas mimpi bagi masyarakat Banten. Realitas yang terjadi dilapangan pendidikan gratis belum terasa secara keseluruhan.
"Kesehataı gratis dengan menggunakan KTP gagal di realisasikan karena berbenturan dengan peraturan pusat," katamya.
Selanjutnya, soal infrastruktur yang rencananya membangun jalan sepanjang 100 Km pada tahun 2018, sama sekali belum dilakukan.
"Bahkan proses pelelangannya mangkrak," ucapnya.
Hal yang paling miris masih masifnya penduduk miskin dan akutnya pengangguraran yang terjadi Sesuai dengan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten kenaikan angka kemiskınan semakin bertambah.
"Pada Maret 2017, ada 675 04 ribu penduduk miskin. Namun di Septomber 2017, Panduduk miskin bertambah sebanyak 24,79 ribu orang, sehingga menjadi 699,83 ribu orang," ujarnya.
Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT), kata Faqih, menunjukan pada febuari 2018 TPT sebesar 9,28 persen atau nomor 2 tertinggi se- Indononesia.
"Kompleksnya persoalan rakyat Banten di atas, Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) Mendesak dan Menuntut kepada WH-Andika urtuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di tubuh Pemerintahan Propinsi Banten," tegasnya.
"Entaskan Kemiskinan dan Pengangguran di Banten, realisasikan Pendidikan gratis ditingkat SMA/SMK, realisasikan kesehatan gratis untuk rakyat Banten dan percepat pembangunan jalan Propinsi Banten," katanya.
Untuk diketahui Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) terdiri dari beberapa organisasi Mahasiswa diantaranya Komunitas Soedirman 30, Kumala PW Serang, PP Hamas ,GMNI DPD Banten, Kumandang, HMI Cabang Pandeglang, HMI FKIP Untirta, HMI Komisariat Fasei, LMND Ekot Pandeglang dan Permai DPC Banten. [dzk
- Puluhan WNI Disekap di Kamboja, Ketua NasDem Minta Pemerintah Bisa Pulangkan dengan Selamat
- Begini Penjelasan Kemenag Soal Usulan Kenaikan Biaya Haji 1444 H
- Sidang Kecurangan Perekrutan Panwascam di Banyuwangi Digelar DKPP Pekan Depan
