Pembahasan mengenai prinsip APBN dan APBN-Perubahan
bakal disampaikan politisi Partai Golkar Azis Syamsuddin saat
diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Pakar Hukum Minta Polisi dan BNN Usut Suplai Sabu di Rutan Medaeng
- Jejak Digital Pesanan Narkoba Jadi Dasar Polisi Amankan Naufal Samudra
- Bareskrim Polri Sita Mobil Ferari dan Rumah Indra Kenz
"Iya, kalau ditanyakan," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa (28/8).
Saat ditanya soal detail prinsip yang bakal dijelaskannya nanti, Azis mengatakan, terkait aturan pengajuan APBN dan APBN-P.
"Prinsip APBN dan APBN-P akan dibahas bila diajukan oleh pemerintah cq menkeu," kata Azis.
Sekadar informasi, Azis diperiksa KPK untuk menjadi saksi atas tersangka dugaan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018 Amin Santono.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka yaitu mantan anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin selaku perantara, mantan pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, serta kontraktor bernama Ahmad Ghiast.
Diketahui, sumber dana untuk suap itu disebut berasal dari para kontraktor di Sumedang. Ahmad diduga sebagai koordinator sekaligus pengepul dana dari para kontraktor itu. Kemudian, uang yang dikumpulkan tersebut diduga diberikan Ahmad sebagai suap kepada Amin.
KPK juga tengah mendalami soal dugaan
adanya aliran duit lainnya dalam kasus ini. Hal tersebut dilakukan
KPK lewat pemeriksaan sejumlah kepala daerah, para politisi dan para
pegawai di instansi pemerintahan terkait. [RMOL]
- 10 Orang Disanksi Denda Karena Tidak Pakai Masker, Kajari Tanjung Perak Imbau Warga Surabaya Patuhi Prokes
- Seorang Ibu Nekat Jual Anak Gadis ke Mucikari Untuk Bayar Utang
- Si Kembar Rihana dan Rihani Pelaku Penipuan Jual Beli iPhone Akhirnya Ditangkap
