Jatim. Kritik impor pangan yang dilontarkan ekonom senior DR Rizal
Ramli kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bukan hal yang
main-main. Sebab, impor yang dilakukan Menteri Enggar terhadap komoditas
pangan banyak merugikan petani.
- Kepala BKPP Korupsi Senilai Rp 400 Juta Tak Ditahan, Ini Alasan Kejari Banyuwangi
- Operasi Keselamatan Semeru 2022, Ditlantas Polda Jatim Maksimalkan E-TLE
- Tersangka Korupsi Pengadaan Truk di Basarnas Belum Ditahan, KPK: Butuh Waktu Menghitung Kerugian Negara
Belum lagi tata niaga impor di tanah air masih amburadul, sehingga bisa memberi keuntungan bagi para mafia impor pangan.
Setidaknya tata niaga impor yang amburadul itu bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang Tata Niaga Impor tahun 2015 hingga semester I 2017, yang diterbitkan awal Maret 2018 lalu.
Dalam audit itu, ditemukan banyak kesalahan dalam kebijakan impor pangan yang diambil Kementerian Perdagangan, mulai dari impor beras, gula, garam, dan daging sapi.
Audit itu turut menjabarkan tentang sejumlah permasalahan impor. Salah satunya kebijakan impor yang tidak diputuskan dalam rapat tertinggi di Kemenko Perekonomian.
Bahkan audit itu turut mengungkap bahwa kebijakan impor pangan dilakukan tanpa melalui persetujuan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Impor juga disebut pernah dilakukan tanpa dukungan data kebutuhan dan persyaratan dokumen.
Kemendag juga disebut tidak memiliki mekanisme dalam memantau realisasi impor.
Melihat temuan tersebut, Direktur Center For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan. Sebab, tidak adanya koordinasi dalam impor pangan bisa memicu terjadinya penyimpangan.
Maka untuk itu, sudah saat KPK segera melakukan penyelidikan atas impor gula tersebut,†kata Uchok kepada wartawan, Kamis (27/9). [RMOL]
- Sosialisasikan Rumah RJ, Kejari Tanjung Perak Sasar Sekolah dan Perguruan Tinggi
- KPK Harus Tangkap Aktor Kuat Koruptor Bansos
- Gugatan Ditolak Pengadilan, Warga Sendang Kembali Gugat Wali Kota Blitar ke PTUN Surabaya
