Henry J Gunawan siap menyerahkan asetnya Pasar Turi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Keputusan bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) tersebut dilakukan dengan harapan pedagang bisa berjualan dan Pasar Turi hidup kembali.
"Ini ada pernyataan penting dari Pak Henry J Gunawan. Beliau berniat akan menyerahkan bagian dari kekayaan beliau yang ada di PT GBP, khusus di Pasar Turi kepada pemerintah,†ujar Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Henry usai menjalani sidang kasus Pasat Turi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kepada Kantor Berita , Kamis (27/9).
Menurut Yusril, Henry merasa lelah lantaran terus-menerus diganggu oleh kawan-kawan partnernya yaitu Teguh Kinarto dan Shindo Sumidomo alias Heng Hok Soei alias Asoei.
"Padahal Pak Henry berniat baik membangun Pasar Turi untuk kepentingan para pedagang. Jadi daripada capek menghadapi orang ini (Teguh Kinarto dan Asoei), laporin terus ke polisi, jadinya lelah. Kalau mau ambil, ambil saja,†katanya.
Yusril berharap agar Presiden Jokowi segera memerintahkan Pemkot Surabaya untuk membuka kembali Pasar Turi dan membongkar Tempat Penampungan Sementara (TPS)."Supaya para pedagang bisa lagi bekerja, berdagang. Jadi Pak Henry sudah ikhlas menyerahkan Pasar Turi ke negara,†tegasnya.
- Viral Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta, Ini Kata KPK
- Pemeriksaan Pengacara Lukas Enembe Harus di KPK, Bukan di Papua
- Terungkap, Luhut Jadi Koordinator PPKM Via Penunjukan Lisan, Bukan Keppres
"Ya secepatnya. Teknisnya nanti kami serahkan ke Bu Risma, atau ke pemerintah pusat,†jelasnya.
Sementara itu pada sidang Pasar Turi, tim kuasa hukum Henry mengajukan duplik yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Rochmad.
"Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak terbukti. Fakta hukum yang diperoleh dari fakta-fakta sidang berdasarkan keterangan saksi-saksi a charge. Strata title atas stan Pasar Turi merupakan keinginan pedagang sendiri yang disetujui oleh Bambang DH Walikota periode itu. Kemudian dituangkan dalam perjanjian antara Pemkot Surabaya dengan PT GBP,†paparnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa fakta hukum mengenai persetujuan Walikota Surabaya tentang klausul strata tittle yang diminta pedagang bersesuaian dengan keterangan saksi Radja Sirait. Dimana saat itu Radja Sirait menerangkan bahwa Pemkot Surabaya yang membuat draft perjanjian kerjasama dengan PT GBP.
"Saksi hanya diminta tandatangan saja tanpa diberikan kesempatan untuk membaca isi perjanjian tersebut. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan keterangan saksi Djaniadi alias Koping dan saksi Mas’ud, yang menerangkan bahwa pedagang telah dipertemukan dengan pemenang lelang yang dihadiri saksi Totok Lusida, saksi Turino Junaidi dan saksi Radja Siraid,†imbuhnya.
Pada pertemuan tersebut, sebut Yusril, saksi Totok Lusida telah menentukan biaya pengurusan strata title sebesar Rp 10 juta, apabila lebih dari itu maka pengembang akan menambahnya dan apabila kurang dari Rp 10 juta, maka akan dipotong untuk service charge.
Yusril lantas menutup pembacaan Duplik dalam persidangan dengan tetap memohon kepada majelis hakim untuk memutus bebas Henry J. Gunawan seperti yang tertuang dalam Nota Pembelaan.
"Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus bebas terdakwa, atau setidaknya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan perkara a quo," kata Yusril.[mkd/jen
- Berkas Lengkap, Puput Tantriana Sari Cs Segera Diadili di PN Tipikor Surabaya
- Mentan SYL Ditangkap, Kelompok 212: Pastinya Rakyat Mendukung KPK
- Soal Isu Kerajaan Sambo, Polri: Timsus Fokus Pembuktian Pasal
