Pembahasan RPJMD Jatim- PDIP:Ada Yang Berat Dilaksanakan

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengatakan, pihaknya menghargai gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim. Menurut dia, pada hakekatnya, baik eksekutif maupun legislatif punya keinginan yang sama, yakni mensejahterakan rakyat Jatim. "RPJMD ide eksekutif bagaimana proses pembangunan di Jatim. itu ada suatu ide, pemikiran.Yang penting punya niatan memajukan jatim, mensejahterakan rakyat," tandas Kusnadi pada Minggu (10/3/2019).Dia menjelaskan, secara garis besar, RPJMD yang sudah digagas eksekutif memang sudah cukup baik. Hanya saja, menurut dia, ada beberapa hal yang berat untuk dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. "Oke, bagus. Walaupun ada hal-hal yang menurut kita berat. Suatu contoh misalnya kita mau meningkatkan kesejahteraan petani. Semua seperti itu, tetapi ada kendala signifikan. Petani kita generasi ketiga dan tanahnya kurang dari satu hektar bagaimana melaksanakannya. Harus ada perlakuan lain kepada mereka," tambahnya.Kusnadi berharap agar anggota legilastif di DPRD Jatim juga ikut mengkritisi rancangan RPJMD yang tidak mungkin bisa dicapai. Sehingga, nantinya, ada koreksi agar RPJMD Jatim yang digedok itu bisa seiring dan tidak sulit diimplementasikan. "Ada kemiskinan struktural janda-janda tua bagaimana menurunkannya. Makanya saya ingin sampaikan kepada teman-teman di dewan ada hal-hal yang tidak mungkin dicapai jangan dipaksakan utuk dicapai," tambahnya."Bukan tidak mungkin dicapai, misalkan nilai tambah petani. Menjadi sangat sulit sekali," tambahnya.


"Ada tentang penguatan sumberdaya manusia, itu sudah on the track. Itu sudah dijalani Pakde Karwo sebelumnya. Saran saya tidak bisalah memaksakan diri. RPJMD adalah ide kepala daerah memajukan daerahnya dan bisa dilihat dari sisi manapun. Marilah kita mencoba memandang dari sudut pandang yang sama. Fungsi kita pengawasan, kalau on the track yang nggak apa-apa. Kalau tidak berhasil ya harus dimaklumi," katanya.

Kusnadi juga sudah memberi masukan kepada Khofifah mengenai hal-hal yang teknis di lapangan.

"Kondisi-kondisi di lapangan misalnya LMDH. Mau mensejahterakan masyarakat pinggir hutan, mereka ada yang tidak berbadan hukum dan belum mendapatkan bantuan pemerintah. Pertanian sama saja, pupuk bersubsidi. Ini satu kendala bisa tersinkronisasi bagus, otonomi daerah bagaiamana mengintervensi karena ada ego kepala daerah masing-masing kan nggak bisa," jelasnya.[bdp