Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini merupakan kedelapan kalinya yang diterima Pemprov Jatim berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018.
- Peran Pers di Tengah Pandemi, Rektor IBU: Banyak Jurnalis Bebas Berekspresi Tapi Ada Pembatasan Publikasi
- Meriahkan HUT Ke-104, Gubernur Khofifah Gemakan Spirit Bumi Majapahit untuk Kemajuan Kota Mojokerto
- Aksi Kejahatan Di Gresik Renggut Nyawa Warga, Bupati Gus Yani Berharap Polisi Segera Tangkap Pelakunya
Sekadar diketahui, opini WTP ini diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Isma Yatun, kepada Khofifah dan Pimpinan DPRD Jatim saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim. Opini WTP ini diraih karena berhasil memenuhi beberapa kriteria, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, serta pengungkapan yang cukup.
Khofifah mengungkapkan, diraihnya opini WTP ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam bidang yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.
Kinerja dari OPD di Pemprov Jatim ini sangat banyak ter-support dari strong partnership yang terbangun sangat baik antara Pemprov dengan DPRD Provinsi Jatim,†kata Khofifah.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov Jatim TA 2018, ia meyakini masih terdapat beberapa temuan. Dintaranya temuan atas Sistem Pengendalian Intern yakni tentang aset tetap di Dinas Pendidikan Provinsi Jatim hasil serah terima Aset Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D). Serta, temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim belum sesuai ketentuan.
Terkait dengan temuan aset di Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ini, Khofifah mengatakan bahwa saat penyerahan Aset P2D tersebut bersamaan dengan proses peralihan kewenangan SMA/SMK ke Pemprov Jatim. Sementara terkait dengan dana BOS, Khofifah meminta masing-masing SMA/SMK harus memiliki account number. Soal account number ini, dirinya sudah meminta hal ini dikomunikasikan dengan Bank Jatim agar proses pengurusan rekening bisa dipercepat dan disederhanakan.
Dengan account number, ini bisa dimonitoring anggaran sudah sampai atau belum, sampainya berapa, kepada siapa atau ada anak yang kemudian mundur dari sekolah tapi dananya masih terus cair. Jadi bisa kita monitoring,†kata orang nomor satu di Jatim ini.
Khofifah berjanji temuan-temuan ini akan dijadikan perhatian khusus sebagai dasar koreksi dan perbaikan di masa mendatang. Ia akan segera menindaklanjutinya sehingga ke depan pengelolaan keuangan dan aset di Jatim akan lebih baik.
Kami harap ke depan kami tidak sekedar meraih opini WTP tapi juga kualitas dari WTP ini mampu menjadi bagian dalam penyejahteraan masyarakat Jatim,†tegasnya.[bdp]
- Seleksi Perebutan Kursi Sekda Surabaya, Ikhsan, Lilik dan Basari Memiliki Peluang yang Sama
- Polres Jombang Gelar Nikah Massal Fasilitasi Warga Kurang Sejahtera, Diikuti 17 pasangan
- Buruh di Jombang Tuntut Adanya Kenaikan Upah 2022, Mediasi Berlangsung Alot
