Aksi penolakan atas penerapan sistem zonasi PPDB 2019 tak hanya dilakukan para orang tua siswa namun kali ini juga dilakukan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya.
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, SDN 601 Ajak Siswanya Berbagi Makanan Sehat ke Masyarakat
- Sehari Berbahasa Inggris di Ruang Pendidikan Kota Surabaya, Siswa Semakin Lancar Berkomunikasi
- 25 Mahasiswa Universitas Wijaya Putra Dapat Beasiswa dari Bank Jatim
Sayangnya aksi massa PMII untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim tak kunjung terealisasi.
Kendati massa PMII telah mengirimkan lima orang perwakilannya untuk menemui pejabat di dalam kantor Dinas Pendidikan Jatim tersebut.
Sulit untuk ditemui, alhasil membuat massa emosi. Tak pelak kericuhan pun tak bisa dihindari antara massa dengan pihak aparat keamanan.
"Keluar atau kami yang masuk," teriak orator yang disambut teriakan massa.
Pagar gerbang masuk yang dijaga aparat keamanan pun sempat menjadi sasaran amuk massa karena tuntutannya tak kunjung dipenuhi.
Alhasil, aksi saling dorong pun tak terelakkan antara massa yang mencoba membuka pagar gerbang masuk dengan aparat keamanan yang berjaga ketat di pintu masuk ke dalam Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
Beruntung, kericuhan itupun tak berlarut-larut sebab Dindik Provinsi Jatim akhirnya menerima lima perwakilan dari PMII.
Dalam pertemuan itu lima perwakilam massa PMII menyampaikan empat aspirasinya diantaranya mengajukan permohonan yang intinya penolakan Permendikbud No.51 tahun 2018 pasal 16, 27, 28, 29 dan 30, Pendidikan bukan tanah kavling, Selamatkan generasi bangsa, Sistem Zonasi PPDB Rasionalkan #2019 Ganti Mendikbud dan Bukan karena kebenaran kami turun jalan tapi karena kebusukan kami disini.
"Kami apresiasi setiap aspirasi. Nanti akan kita sampaikan, sebab sekarang bapak Kepala Dinas sedang ada kegiatan diluar kota." Kata Sekretaris Dinas Pendidikan Propinsi Jatim Ramliyanto dikutip kantor berita , Senin (24/6).
Ramliyanto menambahkan Dinas Pendidikan Propinsi Jatim tak memiliki kekuatan penuh untuk menolak aturan yang sudah diputuskan oleh menteri.
- Dewan Minta Pemkot Surabaya Jangan Gegabah Buka Sekolah Tatap Muka
- Pembahasan RPJP, Fraksi Golkar Usulkan Penambahan Jumlah SMA Di Surabaya
- Pemkot Surabaya Pastikan Tari Remo Masuk Ekstrakurikuler Wajib