Presiden Joko Widodo didesak pecat Menteri BUMN Rini Soemarno jika memang terbukti gagal.
- Dapat Dukungan Golkar Dan PAN, Wakil Gerindra Jatim Optimis Prabowo Menang Telak Di Pilpres 2024
- Demokrasi Alami Kemunduran Serius di Era Jokowi
- Ekonomi vs Kesehatan: Perdebatan Panas di Balik Raperda KTR Jawa Timur
Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin kemarin mengatakan, kalau dilihat lebih rinci, sektor minyak dan gas bumi yang paling besar sumbangannya atas defisit neraca perdagangan tersebut.
"Sebaiknya diganti saja, tidak usah dipakai lagi," ujar Rusdi dilansir Kantor Berita RMOL, Selasa (9/7).
Apalagi Rini saat ini telah diboikot DPR. Pemboikotan Rini berawal dari rekomendasi Pansus Angket Pelindo II pada Desember 2015. Pansus Pelindo terkait dengan masalah kontrak JICT antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing.
Salah satu rekomendasi Pansus Angket adalah, merekomendasikan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno karena dianggap melanggar aturan.
Namun, jelas Rusdi menambahkan, apabila menterinya sudah sering bermasalah, maka sesungguhnya presidennya lah yang tidak mampu.
"Justru presidennya gagal karena dia tidak mampu mengarahkan menterinya," ungkapnya.
Sementara itu dibandingkan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Joko Widodo kalah cepat. Baru-baru ini seperti ramai diberitakan, Presiden Erdogan mencopot Gubernur Bank Sentral Turki Murat Cetinkaya. Pencopotan dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Turki. Cetinkaya disebut-sebut enggan menurunkan suku bunga.[aji
- Investasi Telkomsel ke GoTo Diduga Tidak Wajar, Komisi XI DPR Minta BPK-KPK Turun Tangan
- Jika Novel Baswedan Antikorupsi, Harusnya Ikut Usut Dugaan KKN Anak Jokowi
- Balas Sindiran PDIP, Nasdem: Partainya Sendiri Tak Calonkan Kader Potensial