Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kuwalahan menghadapi partai politik. Hak prerogatif presiden dalam memilih menteri untuk Kabinet Kerja Jilid II akan terombang-ambing. Sehingga Jokowi akan kesulitan menentukan pembantu sesuai hati nuraninya.
- Soal Bantuan Dana Pokir ke Warga Tak Sesuai, Ketua PSI: Harusnya Tanggungjawab DPRD Kota Malang
- Rumor Bakal Pindah ke PPP, Sandiaga Uno: Saya Harus Istiqoroh
- Desak Anies di DBL Arena Surabaya Pecahkan Rekor
"Ya dugaan saya dari partai banyak. Pertama Pak Jokowi bukan ketua partai, itu juga salah satu pengaruh, jadi agak kesulitan di situ," ucap Nyarwi Ahmad dilansir Kantor Berita RMOL, Rabu (17/7).
Nyarwi menambahkan, hak prerogatif Jokowi sebagai presiden akan berbenturan dengan "hak†para ketum parpol yang telah berkeringat selama Pilpres.
Tekanan dan kompromi politik, sambungnya, memang merupakan hal yang lumrah dalam dunia poltik tanah air. Kadangkala para politisi tidak bisa menghindari tekanan dan kemudian terjadi sebuah kompromi sebagai jalan tengah.
"Yang dikhawatirkan kalau kompromi-kompromi itu kemudian menghasilkan kabinet yang tidak punya kinerja yang sebagai yang diharapkan Pak Jokowi atau bahkan tidak punya kompetensi," tuturnya.
Dengan demikian, Nyarwi berharap Jokowi menggunakan hak prerogatifnya sebaik mungkin supaya dapat tercapai keinginan masyarakat.
"Jadi presiden harus lebih percaya diri,†pungkasnya.[aji
- Ikut Gowes Satu Abad NU, Bukti Syaiful Bahri Masih Sehat dan Siap Berkompetisi di Pemilu 2024
- AHY Perintahkan Kadernya Kawal Upaya Penanggulangan Kemenkes Dalam Kasus Gagal Ginjal
- Andi Mallarangeng: 10 Tahun SBY Tidak Pernah Utak-atik Partai Lain
