Khofifah Akan Evaluasi OPD Yang Serapan Anggarannya Rendah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan warning kepada Organisasi Perangkat (OPD) yang serapan anggaran APBD Jawa Timur 2019 masih rendah. Menurut Khofifah, seharusnya, serapan anggaran SKPD diatas 50 persen karena sudah memasuki pertengahan tahun 2019.

Baca Juga
• Rusia Desak Negara-negara Barat Berhenti Memasok Senjata ke Ukraina
• Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim MK, Komisi III: Kami Ingin yang Terpilih Jadi Wakil Tuhan Sesungguhnya
• Dukcapil Bantah Temuan Bawaslu Terkait Belasan Ribu Pemilih Ber-KTP Non Elektronik

Khofifah mengatakan, beberapa OPD serapannya rendah memang lantaran pengerjaan kegiatannya baru dilakukan pada Agustus 2019. Dia mencontohkan event 17 Agustus yang realisasinya nanti baru akan terserap pada bulan Agustus 2019.

"Kecuali dinas lain yang penting bisa menjelaskan lalu beberapa SMK dan SMA realisasinya masih rendah dan dihitung sangat kecil tetapi masih ada," tambahnya.

Khofifah mencontohkan beberapa sekolah yakni SMA/SMK di Jatim penyerapan anggarannya masih rendah. Data dari Pemprov Jatim, beberapa SMK penyerapan anggarannya baru 15 persen, padahal sudah melewati agenda pendaftaran sekolah. Pemprov Jatim akan memanggil dan memberikan pendampingan, agar kendala yang ada bisa diatasi.

"Senin akan diundang apa kendalanya. Kita tidak akan mungkin meninggalkan mereka tetapi harus diberi asistensi dan pendampingan bagi yang masih rendah," tandasnya.

Khofifah mengatakan, evaluasi penyerapan anggaran itu sangat penting. Pasalnya, Pemprov Jatim harus menyingkronkan RPJMD Jatim 2019-2024 yang sekarang ini sudah di Badan Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri sehingga pada tanggal 25 Juli Bappenda Jatim akan presentasi di Kemendagri.

Biar kita mengatasi mepetnya waktu maka ada Renstra yang harus kita siapkan berseiring dengan proses RPJMD yang sedang dievaluasi (telaah) Kemendagri. Sebab Renstra tidak bisa difinalkan sebelum ada Rencana Kerja (Renja) dan Renja itu ada di setiap OPD,” pungkasnya.[bdp