Minta Jokowi Stop Impor Garam- Luhut Lempar Tanggungjawab

Sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang meminta Presiden Joko Widodo menghentikan impor garam, dinilai aneh.

Baca Juga
• KPU Akan Hadir Virtual di Sidang Putusan Gugatan Sistem Pemilu di MK
• DPR Didorong Fokus Tingkatkan Netralitas Pj Kepala Daerah
• Hasil Evaluasi: 95 Persen Kasus Covid-19 di Indonesia Berasal dari Jawa dan Bali

"KKP itu di bawah koordinator Kemaritiman, dan yang membawahi teratas secara regulasi itukan Pak Luhut, lah kok Pak Luhut malah teriak ke Pak Jokowi?" ungkap Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dilansir Kantor Berita RMOL, Selasa (23/7).

Dengan ini, kata Enny, tidak semua presiden mengurusi semua hal, oleh karenanya ada peran menteri, yang juga diatur oleh kementerian koordinator untuk mengambil keputusan

"Kalau Pak Luhut yakin kita gak perlu impor garam atau stok kita cukup misalnya, ya kan Pak Luhut tinggal buat keputusan. Ini kok malah nyuruh Presiden, ini namanya lempar tanggungjawab," lanjutnya.

Hal ini bagi Enny sebagai tanda ketidakpastian dunia usaha, sehingga siapa yang bertanggungjawab menjadi tidak jelas alurnya. Bahkan membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan solusi.

"Kan kalau ini ada persoalan yang lain cuma kerja, yang lain cuma mengkritik, nah terus yang menyelesaikan masalah siapa? masa rakyatnya sendiri yang punya masalah suruh menyelesaikan masalahnya sendiri? lalu dimana kehadiran pemerintah," tegasnya.

"Pemerintahan berwenang justru cuma berteriak tidak memutuskan, yang dibutuhkan itu sekarang keputusan yang terbaik, tapi keputusan itu tidak boleh asal-asalan harus benar-benar adanya identifikasi persoalannya apa," tandasnya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa garam impor membuat harga garam turun apalagi jika impor dilakukan saat waktu panen.

"Jadi sekarang ini saya sarankan presiden, eloknya tidak usah lagi ada impor-impor. Itu bikin kacau," kata Luhut, Selasa, (23/7).

Ia mengatakan, produksi garam dalam negeri sudah mampu menutupi permintaan konsumsi garam nasional. Contohnya sentra garam di Kupan, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Kupang, kata Luhut, terdapat 5.270 hektare yang memproduksi garam. Dengan luas itu, maka dihasilkan 800 ribu ton pada 2021, oleh karenanya kebijakan impor garam tidak perlu lagi.[aji