Armuji Ngaku Diperiksa Sebagai Saksi Atas Enam Rekannya

Ketika keluar dari ruang Pidsus Kejari Tanjung Perak, sekitar pukul 15.15 Wib, mantan Ketua DPRD Surabaya Armuji mengaku diperiksa sebagai saksi atas enam rekannya yang tersangkut masalah jasmas tahun 2016.

Baca Juga
• Tak Terpengaruh Polemik, KPK OTT Pejabat DJKA di Jateng dan Jakarta
• OTT Rektor Unila, Muhammadiyah: Musibah Memalukan Dunia Pendidikan
• Sikapi OTT Rektor Unila, Ketua PBNU: Kami Nunggu Rilis Resmi KPK Dulu

Dalam pemeriksaan sekitar dua jam lebih, menurut Armuji, penyidik Pidsus mencecar terkait alur permohonan jasmas.

"Ya mekanisme hibah aja yang ditanyakan," katanya.

Namun ketika ditanya berapa pertanyaan yang diajukan penyidik, Armuji mengaku lupa.

"Gak tak hitung. Ya kita ditanyai mengalir aja mekanisme hibah itu," ungkapnya.

Armuji juga enggan menjelaskan apakah program jasmas ini merupakan produk politik untuk menjaring kepercayaan masyarakat.

"Sampean eroh sak durung-durunge (kamu pasti tau sebelumnya)," tepisnya.

Bahkan ketika ditanya lagi apakah ada rencana mengusulkan perubahan perwali yang mengatur terkait dana hibah, Armuji memilih menyerahkan hal tersebut kepada Pemkot Surabaya.

"Itu kan kewenangan pemkot produk pemkot," pungkasnya.

Seperti diketahui Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program jasmas.

Dalam kasus ini sudah ada enam tersangka yang sudah meringkuk di cabang rutan klas I Surabaya pada Kejati Jatim.

Keenam tersangka itu diantaranya anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan dan Binti Rochma.

Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.[bdp