Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana mengatakan pihaknya berharap agar pihak BPJS melakukan evaluasi kinerjanya.
- Eri-Armuji Nomer Urut 1, Machfud-Mujiaman Nomer Urut 2
- Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY: Jangan Terulang Lagi !
- ASN Dinilai Makin Vulgar Melanggar Netralitas Pemilu
Politisi PDIP ini mengatakan evaluasi kerja dilakukan karena saat ini pemerintah sudah memutuskan kenaikan iuran kepesertaan BPJS.
Perbaiki semua manajemennya untuk pengganggaran(iuran) utamanya terkait implementasi dibawah. Jangan sampai membuat regulasi yang muter-muter,†sambung mantan Ketua DPRD Kediri ini.
Wanita yang akrab dipanggil Reni ini juga menyoroti gaji para petinggi BPJS.
â€Saya kira perlu juga dievaluasi karena gaji besar belum bisa mensejahterakan masyarakat,â€jelasnya.
Reni lalu membeberkan bahwa saat ini saatnya BPJS melakukan pembenahan kinerjanya karena pemerintah telah memberikan regulasi yang menguntungkan pihak BPJS.
Kebijakan pemerintah sudah menguntungkan pemerintah lho. Mulai dari kenaikan iuran kepesertaan BPJS hingga adanya surat Kemendagri nomor 900/11445/BJ yang mengijinkan anggaran APBD untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan klaim pembayaran BPJS pada rumah sakit daerah. Hal ini harus dimaksimalkan pihak BPJS,†sambungnya.
Ditambahkan oleh Reni, dengan perbaikan kinerjanya, pihaknya berharap agar ketika ada persoalan kemudian dibebankan ke daerah.[bdp
- Vaksin Nusantara Hasil Prakarsa dr Terawan Diapresiasi Pimpinan DPR RI, Dasco: Ini Sebuah Terobosan
- Tiga Syarat Cawapres yang Pas Berpasangan dengan Ganjar Pranowo
- Dianggap Lecehkan Agama Islam, Panji Gumilang Layak Diproses Hukum
