Hebohnya kabar besaran gaji PNS lulusan IPDN membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons hal tersebut.
- DPT Pemilu Capai 204 Juta, KPU Disarankan Perhatikan Pendirian TPS Khusus
- Mahfud MD Tidak Ingin Firli Bahuri Cs Diombangambingkan Opini
- Demokrat Ungkap Upaya Pembegalan Jilid II Oleh KSP Moeldoko
"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," katanya, di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (21/11).
Ia menjelaskan, standar gaji di masing-masing daerah tergantung kemampuan anggarannya.
"APBD di seluruh Indonesia ya, nggak cuma satu daerah ya. Ini porsi bayar gajinya itu sudah cukup besar, artinya yang biaya untuk anggaran yang dipakai untuk pembangunan menjadi terkurangkan," jelasnya.
Menurutnya persoalan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia, di mana porsi belanja kepegawaiannya sudah terlalu besar.
"Ini menjadi sesuatu yang menjadi persoalan seluruh Indonesia, saya nggak bicara tentang satu daerah saja. Rata-rata untuk belanjanya itu sudah dianggap cukup besar, jadi itu perlu untuk dikendalikan," ujarnya.
Dia menilai sistem penggajian yang baik tergantung dari tugas, tanggung jawab, tantangan, skill yang dibutuhkan, dan anggarannya.
"Dan pejabat publik juga memiliki apa yang disebut rambu-rambu mengenai apa-apa yang dianggap sebagai kepantasan juga. Jadi itu semuanya menjadi perhatian," tutupnya.[bdp]
- Bantuan Dana PIP untuk Ribuan Siswa di Pasuruan Cair, Warga: Terimakasih Pak Faisol Riza!
- Uji Obat dan Uji Vaksin Pakai Dana Publik, Begini Saran Ahli Epidemiologi
- Suko Widodo: Demokrat Jatim Harus Berorientasi Ke Milenial
