Rencana Kenaikan Iuaran Bukan Solusi Atasi Defisit BPJS

Sejumlah anggota DPR RI masih tetap dengan keputusanya untuk menolak rencana Pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun 2020 mendatang.

Baca Juga

Dalam setiap kali kunjungan silahturahmi dan serap aspirasi bersama masyarakat, pada umumnya mereka mengutarakan merasa keberatan jika iuaran BPJS Kesehatan dinaikan tahun depan.

"Saya di Tulunganggung, Blitar, dan Kediri hampir semua saya serap inspirasi sama yakni menolak kenaikan iuran pembayaran BPJS keseharan," Kata Nurhadi,saat menghadiri acara Pengobatan Gratis oleh Kementrian Kesehatan RI di Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri, Senin, (23/12).

Ia melihat, fenomene sekarang ini banyak peserta BPJS Kesehatan diberbagai daerah yang mengajukan penurunan pelayanan kelas. Ia menduga hal itu dikarenakan masyarakat merasa butuh penyesuaian antara kemampuan ekonomi yang mereka miliki dengan penyesuian pembayaran iuran.

"Berarti kan semakin besar nanti negara menanggung biaya BPJS untuk kelas 3. Bahkan saya dengar ada yang kelas 1 turun kelas 3. Nah menurut saya ini Pak Jokowi harus punya terobosan. Harusnya beliau mengundang praktisi kesehatan yang ada di Republik ini. Mengundang pemikir pemikir kaum intelektual pemerhati kesehatan, untuk diajak rembug kalau perlu juga pengambil kebijakan pembuat Undang Undang. Harus ada keptusuan brilian dari beliau bagaimana mengatasi permasalahan defisir BPJS," Papar pria yang juga berisitrikan anggota DPRD Kota Kediri ini.

Sebagai anggota DPR RI, Ia menilai solusi untuk mengatasi defisit BPJS dengan menaikan iuran bukan hal yang tepat. Apabila BPJS Kesehatan tetap dinaikan tahun depan bukan tidak mungkin akan muncul penolakan dari berbagai pihak. [ndik/mkd]

BERITA LAINNYA