Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj yang menyentil soal gelontoran dana Rp 1,5 triliun untuk kredit murah.
- Gerakan Inkonstitusional Kepemimpiman Partai Demokrat, Andi Arief : KSP Moledoko Klaim Dapat Restu Pak Jokowi
- Bawaslu Tegaskan Kampanye di Kampus Harus Penuhi Dua Syarat
- Kabarnya Anies Dilaporkan Soal Kerumunan Tanah Abang, Lieus Sungkharisma: Pelapor Kurang Kerjaan, Logikanya Di Mana?
MoU, kata Sri, telah dilakukan sejak 2017. Dikatakannya, dana kredit murah yang ditagihkan juga telah disalurkan.
"Di dalam desainnya, kami membuat MoU dengan NU dan ormas lainnya di dalam APBN 2017. Operasionalisasi dari anggaran Rp 1,5 triliun itu adalah dengan menyalurkan kredit ultramikro melalui beberapa lembaga," terang Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis, (26/12), seperti dilansir Kantor Berita RMOLBanten.
Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, tidak mungkin memberikan secara langsung dana yang dikelola instansi pemerintah kepada masyarakat individual.
Karena itu, dilakukan melalui beberapa agen penyalur. Seperti PT Bahana Artha Ventura (BAV) dan PT Permodalan Nasional Madani (PMN).
"Kami juga bekerja sama dengan institusi yang memang membimbing dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang merupakan peminjam ultramikro, seperti di PBNU itu Koperasi Sidogiri. Ada lima koperasi yang sudah menerima Rp 211 miliar," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memberikan kredit murah senilai Rp 1,5 triliun.
Dikatakan Aqil Siroj Melalui video yang yang diunggah Ketua PBNU yang juga staf khusus Wapres Maruf Amin, Robikin Emhas, NU kesulitan menjalankan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat karena tak kunjung mendapat bantuan dari pemerintah.
"Pernah kami MoU dengan Menteri Sri Mulyani katanya akan menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun. Ila hadza yaum, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu Anda semua seperti apa pemerintah ini," terang Kiai Said.[aji]
- Buruh Menolak Rencana Revisi UU TNI
- Politisi PKS Lilik Hendarwati Minta Bongkar Kasus Temuan 40 KK dalam Satu Rumah
- Oknum Paspampres Aniaya Warga Aceh Hingga Tewas, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Diminta Tindak Tegas
