Buntut tidak disiarkannya agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) jilid II DPRD - soal proyek mangkrak, serta penghapusan file liputan khusus (lipsus) RDP di media sosial (medsos) disesalkan Dewan. Koordinator Komisi II DPRD Kota Mojokerto Djunaedi Malik meminta Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bertidak fair.
Dalam forum terbuka seperti RDP, Djuned menganggap penghapusan file di Facebook itu terlalu jauh.
- Otto Hasibuan Pertanyakan Mandat ICW Yang Sering Menuduh Moeldoko
- Kritik Terbuka Megawati Bukti Jokowi Masih Dianggap Petugas PDIP
- Pejabat BUMN Jangan Biarkan Keluhan Jokowi
"Itu sudah over. RDP itu nggak ada masalah dan bagian dari kerja kami, nggak usah ada bebanlah. Kecuali meliput personal diluar. Jangan samakan Dewan dengan hal yang menkutkan," sesalnya.
Sebelumnya dalam RDP dengan Kominfo, Senin (27 /1) lalu politisi PKB meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kominfo Kota Mojokerto berpegang sesuai Tupoksi dan tidak mudah disetir sekalipun oleh atasan.
"Gema FM haruslah punya kedewasaan berpikir,"ucap, Djunaedi Malik. Menurut Djuned, RDP komitmen DPRD atas keterbukaan publik. "RDP adalah menyangkut pelayanan dasar kami ke masyarakat. Kami yang terbuka seperti ini saja ada yang menganggap negatif kok,"imbuhnya.
Dikatakan, bila dalam RDP kali ini terlihat keras, itu bagian dari dinamika.
"Masyarakat berhak melihat kinerja Dewan. Ini fungsi Dewan, bagaimana integritasnya. Tidak ada yang perlu ditutupi, dipublis.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Moch. Rizky Fauzi berharap ada kejelasan dari kebijakan dari Walikota itu.
"Ini kan lucu kalau tidak boleh disiarkan. Sampai pimpinan ikut - ikut mengurusi seperti ini," sindirnya. Menjawab pertanaan anggota dewan, Kepala Dinas Kominfo, Gaguk Tri Prasetyo mengatakan penghapusan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan.
"Penghapusan didasarkan atas sejumlah pertimbangan. Seperti implikasi hukum karena kita kuatir dianggap menyudutkan seseorang. Juga, dasar siaran tersebut yang dilakukan melalui akun Facebook. Kami kuatir nantinya akun tersebut ada yang melaporkan," tepisnya.
Selain menjelaskan hal tersebut, Gaguk menyampaikan sejumlah dasar hukum siaran yang digunakan untuk siaran. RDP ini tidak berlangsung lama, karena Dewan tampaknya enggan menjadikan OPD tersebut sebagai sansak bersama antara Dewan dan Eksekutif.
- Giliran Wakil Bupati Pemalang Diperiksa KPK
- Paslon Pilkada Surabaya Eri Cahyadi - Armuji Jalani Pemeriksaan Kesehatan
- Delapan Fraksi Parpol Tolak Proporsional Tertutup Segera Temui Presiden Jokowi
