Sidang dengan agenda tuntutan dengan terdakwa Sugito terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas kembali ditunda.
- Empat Warga Jember Ditetapkan Tersangka Pelanggaran Prokes
- Aremania Bakal Geruduk Polresta Malang, Minta Ade Armando Ditangkap
- Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat, Kuasa Hukum Cristian Halim: Ini Sengketa Kontrak Bukan Pidana
Alasannya masih seperti sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) belum siap dengan tuntutannya.
"Iya ditunda. Selasa minggu depan (11/2). Kejaksaan belum siap," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak, M. Fadhil pada Kantor Berita RMOLJatim di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (4/2) malam.
Sementara Alvin Zain Khadafi penasehat hukum dari terdakwa Sugito juga menyatakan hal yang sama.
Menurutnya tuntutan untuk terdakwa Sugito belum selesai karena belum mendapatkan persetujuan dari Kejati Jatim.
"Iya ditunda lagi, alasannya seperti minggu kemarin. Rencana tuntutan (Rentut) masih di Kejati Jatim. Penundaan di depan hakim, semua pihak sepakat," pungkas Alvin.
Ketika ditanya, apakah minggu depan dapat dipastikan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Sugito.
Alvin belum dapat memastikan. Namun ia berharap agar minggu depan tuntutan Sugito dapat dibacakan.
"Seharusnya sih pasti, tapi nanti kita lihat tanggal 11 yo opo," pungkasnya.
Seperti diberitakan dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program jasmas.
Sudah ada enam terdakwa yang sudah menjalani hukuman di cabang rutan klas I Surabaya pada Kejati Jatim.
Keenam terdakwa itu diantaranya anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan dan Binti Rochma.
Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini masih proses kasasi.
Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.
Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.
Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.
Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.
- Kapolres, Kapolda Hingga Pejabat Mabes Jika Terlibat Judi Online Bakal Dicopot
- KPK Berpeluang Tetapkan Dito Mahendra Tersangka Dalam Kasus TPPU Nurhadi
- Kabur ke Surabaya, Buron Kasus Pembunuhan di Jember Ditembak
