Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, kalau Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menggunakan data di tahun 2018-2019. Dimana data tersebut, diragukan ke absahannya. Apalagi, menyebutkan Kabupaten Probolinggo berada di urutan ke empat di Jawa Timur tingkat kemiskinannya.
- Cegah Banjir, Wali Kota Eri Resmikan Rumah Pompa Gresikan Kecamatan Tambaksari
- Meriahkan HUT ke-78 RI, Gubernur Khofifah Bagikan 3 Ribu Bendera dan Sembako untuk Masyarakat
- Rakor dengan Industri Oksigen dan PMI, ini Kata Wakil Wali Kota Surabaya
"Menurut versi BPS, tentu data itu (Angka kemiskinan ) mungkin benar. Akan tetapi menurut versi kita, yang di pemerintahan Kabupaten Probolinggo data itu belum tentu benar," jelas Oka dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (25/02).
Menurut Oka, beredarnya rilis dari BPS tersebut, membuat DPRD Kabupaten Probolinggo langsung berkoordinasi dengan pihak BPS. Bahkan, DPRD sendiri mempertanyakan acuan rilis yang mengatakan Kabupaten Probolinggo merupakan Kota/Kabupaten termiskin nomor 4 di wilayah Jatim.
"Satu minggu yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan BPS, apa sih yang sebenarnya jadi bahan penelitian oleh BPS dan yang dijadikan dasar, sehingga Kabupaten Probolinggo masuk dalam rilis ke empat termiskin se Jatim," ungkap dia.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo ini menyatakan, kalau BPS melakukan survey tingkat Nasional dimulai pada 25 Februari 2020. Dari hasil Survey itu, nantinya akan menentukan data yang valid untuk angka kemiskinan.
"Data yang valid bisa diketahui pada tahun 2020 ini. Setelah survey ini, nanti BPS akan merilis, mungkin pertengahan atau akhir tahun, baru bisa diketahui Probolinggo diposisi berapa," sebutnya.
Lebih lanjut masih menurut Oka, pihaknya menargetkan setelah survei angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo ada penurunan mencapai 5 persen.
"Kalau data itu menunjukkan 17,76 persen. Sedangkan target kita setelah survei ini mencapai 13 persen. Jadi penurunan untuk angka kemiskinan ini mencapai 5 persen," harapnya.
Sebenarnya, untuk menurunkan angka 1 persen saja dalam memberantas kemiskinan ini sangat sulit. Namun, hal ini merupakan tantangan bagi Pemkab Probolinggo.
"Untuk menurunkan 1 persen itu sulitnya luar biasa. Semoga hasilnya nanti setelah di lakukan Survei ini mencapai 13 persen," pungkasnya.
- Nobar Film 'Kartolo Numpak Terang Bulan', Wali Kota Eri: Penuh Pesan Moral untuk Surabaya
- Safari Ramadhan di Ponorogo, Gubernur Khofifah Serahkan Santunan 1.000 Anak Yatim
- Abrasi di Gresik Ekstrim Capai 5 Km, Ini Pendapat Pemerhati Lingkungan UMG
