ECJWO: Bacawali Surabaya Harus Punya Konsep Pemerintahan Berbasis Anti Korupsi

Nama-nama Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) Surabaya mulai bermunculan. Ada banyak nama yang muncul demikian juga untuk Wakil Wali Kota.


Mereka antara lain, pensiunan polisi Irjen Pol (Purn) Mahcfud Arifin (mantan Kapolda Jatim), Whisnu Sakti Buana (Cawawali Surabaya), Puti Guntur Sorkarno, Eri Cahyadi (Bappeko Kota Surabaya).

Terbaru, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Jatim, Mariyadi SH, MH mendeklarasikan bakal maju Calon Wali kota Surabaya 2020, menggantikan Tri Rismaharini.

Ketua East Java Corruption and Judicial Watch Organisation (ECJW), Miko Saleh mendukung langkah ketua GNPK Jatim, Mariyadi untuk maju di Pilwali Surabaya 2020. Karena sampai saat ini, Ia belum mendengar bacawali membawa isu anti korupsi.

"Jujur, hanya pak Maryadi yang berani terang-terangan melawan korupsi di pemerintahan. Untuk itu, patut kita dukung penuh 100 persen," kata Miko dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (02/03).

Miko menambahkan, agar bacawali yang maju dan meneruskan tongkat estafet kepempinan Wali kota Risma mempunyai komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

"Saya tegaskan bagi Bacawali Surabaya harus punya konsep tata kelola pemerintahan berbasis anti korupsi," tegasnya.

Apa yang sudah dikerjakan oleh Risma, lanjut Miko sudah bagus. Seperti infrasturktur jalan, sanitasi dan taman. Begitu juga pendidikan, warga miskin dan kesehatan.

”Kalau Bu Risma sudah memperbaiki infrastruktur maka saya minta Bacawali tingkatkan lagi, juga tak lupa meningkatkan sumber daya," tuturnya.

Dengan visi misi untuk Surabaya bersih dari Korupsi dan Pungli, ”Karena Korupsi dan pungli sangat menghambat Investasi, melemahkan Daya saing dan sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

Namun ia menilai bahwa masih ada masalah masalah lain yang perlu diselesaikan. Terutama masalah pengelolahan aset kota. Banyak tanah-tanah milik pemerintah dikuasai mafia tanah.

”Saya melihat bahwa masalah tanah masih perlu pembenahan. Saya melihat bahwa kewibawaan Pemkot Surabaya dikalahkan oleh mafia-mafia dan spekulan tanah Surabaya,” tegasnya.

Hal lain adalah soal perijinan. Menurutnya perijinan di Surabaya seperti perijinan juga banyak masalah.

 "Masalah perijinan juga masuk katagori mendapat perhatian juga. Jangam sampai tragedi "Jalan Gubeng Ambles"part 2," pungkas Miko.

Sebelumnya, bertempat di Maspion IT, jalan A Yani Surabaya, Minggu (01/02/2020 Ketua GNPK Jatim Maryadi deklarasi bakal maju Pilwali Surabaya 2020.

“Saya siap maju sebagai walikota Surabaya," katanya.

Ditanya para wartawan apa yang menjadi agenda kerjanya, ia mengatakan bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Risma sudah bagus. Dan ini akan terus ia tingkatkan.

"Kalau Bu Risma sudah memperbaiki infrastruktur maka saya akan Iebih tingkatkan,” tandasnya.