Mahasiswa Banyuwangi mengancam akan tetap menggelar aksi menolak penyewaan Pulau Tabuhan ke investor asing dalam hal ini perusahaan EBD Paragon asal Singapura. Hal ini menyusul gagalnya audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Selasa (3/3) malam yang berakhir ricuh.
- Papua Bergejolak Lagi, Komisi I DPR Dorong Penebalan Pasukan
- Pagar Jati Indonesia Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
- Lingkaran Setan Pilkada Menjebak Figur Potensial Seperti Nurdin Abdullah
“Sejak lama kami tidak setuju dengan mekanisme penyewaan Pulau Tabuhan oleh Pemkab Banyuwangi. Momen audiensi itu sebenarnya pas untuk menyampaikan aspirasi tapi kami harus walkout karena ulah salah satu oknum,” terang Fahmi Ibnu Kholidin, Kabid Pemberdayaan Umat HMI Banyuwangi pada Kantor Berita RMOLJatim.
HMI juga menyesalkan sikap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang tidak merespon aspirasi mahasiswa.
Sebelumnya HMI sendiri sudah beraudensi ke Pemda Banyuwangi. Pihaknya juga sudah berkirim surat ke bupati yang intinya minta penjelasaan terkait penyewaan Pulau Tabuhan. Namun tak ada jawaban. Hingga akhirnya HMI pun turun ke jalan. Sejauh ini sudah empat kali HMI menggelar aksi menolak penyewaan Pulau Tabuhan ke investor asing.
“Kami aksi di jalan karena tidak mendapat jawaban. Kami sudah mengirimkan surat ke Pemkab, pada bupati langusng, tapi tidak ada respon,” ungkap Fahmi.
Selain itu, mahasiswa juga menyayangkan sikap Bupati Anas yang tidak melakukan musyawarah dengan lembaga legislatif.
“Soal ini (sewa Pulau Tabuhan) tidak melalui musyawarah dengan lembaga legislatif. Padahal sebagai lembaga pengawas, harusnya legislatif dilibatkan,” tuturnya.
Karena itu, HMI akan terus melakukan aksi bersama mahasiswa lain di Banyuwangi.
Sementara itu Ketua Komunitas Mahasiswa Wongsorejo, Iwan taufik mengatakan, pihaknya juga sudah mencoba melakukan audiensi dengan Pemkab Banyuwangi terkait sewa Pulau Tabuhan, namun tidak pernah mendapat jawaban.
“Kami sebenarnya menolak pengembangan Pulau Tabuhan. Tapi ada pihak yang pro pengembang justru bukan asli warga Wongsorejo. Apalagi mereka mengklaim suara masyarakat Wongsorejo. Mereka tidak berhak. Kami 100 persen marah,” jelas Iwan.
Senada dengan HMI, Komunitas Mahasiswa Wongsorejo akan menggelar aksi lanjutan hingga pemerintah mau mendengarkan aspirasi mereka.
“Kami akan menggelar aksi lanjutan agar dikemudian hari pemerintah bisa menurunkan beberapa keputusan-keputusan yang akan diterima masyarakat,” tutupnya.
- Anggota DPRD Jatim Usulkan Mitigasi Bencana Covid-19 Pada Anak
- Anies: Tak Ada Utang yang Hari Ini Harus Dilunasi, Pilkada Selesai Utang Selesai
- Buya Anwar Abbas Usulkan Kemenag Bentuk Lembaga Khusus Bisnis Urusan Haji
