Sebanyak 272 Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Blitar mengadu ke pimpinan mereka.
- Rombongan SD Asal Maluku Gagal ke Cilacap, Relawan Pendowo Fasilitasi Studi Banding di Surabaya
- Kukuhkan Anggota TPPS, Wali Kota Eri Fokus Pendampingan Stunting Komorbid
- Mak Ganjar Mojokerto Gelar Doa Bersama untuk Indonesia
Gaji mereka selama dua bulan mulai Januari dan Februari dipotong oleh pihak PT penyedia jasa outsourcing yang memperkerjakan mereka.
"Gaji selama dua bulan dipotong tidak sesuai kesepakatan yakni UMR Kota Blitar," ungkap DY salah satu Banpol PP Kota Blitar pada Kantor Berita RMOLJatim usai pertemuan dengan Kasatpol PP Kota Blitar, Jumat (06/03).
Sesuai kesepakatan dengan pihak PT, mereka mendapatkan upah Rp 1.954.000 namun pada bulan Januari lalu mereka menerima Rp 1.740.000. Untuk Februari ini mereka hanya menerima upah Rp 1.854.000.
DY menjelaskan, bahwa sesuai informasi yang mereka terima dari PT pada Januari lalu ada potongan Rp 25 ribu. Selain itu Rp 189 ribu yang juga dipotong akan diberikan oleh pihak PT diakhir masa kontrak, yakni Desember mendatang.
Meski demikian, pada Februari ini gaji mereka kembali dipotong tanpa kejelasan, sehingga mengadu ke pimpinan mereka di Satpol PP Kota Blitar.
Para Banpol ini berkumpul di aula kantor Satpol PP kota Blitar di Jalan Mastrib, Kota Blitar. Mereka meminta kejelasan penyebab gaji mereka tidak sesuai dengan kesepakatan pada PLT Kasatpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun.
Sementara itu, PLT Kasatpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Blitar tidak memotong gaji mereka. Bahkan pemkot juga membayar mereka sesuai dengan UMK dan BPJS baik kesehatan dan ketenagakerjaan.
"Kita tidak memotong gaji, bahkan kita membayar sesuai dengan UMK sejumlah Banpol PP yang ada di Kota Blitar," tegasnya.
Hadi Maskun berjanji akan menyelesaikan permasalah ini dan meminta kejelasan pada pihak PT selaku penyedia tenaga outsourcing. Pihaknya akan berkirim surat ke pihak PT untuk mengetahui penyebab gaji para Banpol PP ini dipotong.
"Saya tidak bisa menyelesaikan secara cepat, butuh waktu, karena PT pemenang tender tidak berlokasi di Blitar, ada di Jakarta sehingga butuh waktu untuk berkirim surat dan meminta mereka datang ke sini," terangnya.
- Cegah Kenaikan COVID-19 di Akhir Tahun, Pemkot Surabaya Konsisten Beri Layanan Vaksinasi
- Gubernur Khofifah Optimis Fesyar Regional Jawa 2023 Kuatkan Ekosistem Halal di Jatim
- Ruang Isolasi Penuh, Satgas Kabupaten Probolinggo Sediakan Sekolah Sebagai Alternatif
