Status darurat bencana wabah corona baru atau Covid-19 di Indonesia ternyata sudah ditetapkan sejak sebelum 29 Februari.
- Dorong Lahirnya Pengusaha Baru, Erick Thohir Bosan Lihat Daftar Orang Terkaya di Indonesia Itu-itu Saja
- Migor Sudah jadi Kebutuhan Pokok, PKS: Pemerintah Jangan Persulit Masyarakat
- Negara Yang Dibangun Oligarki dan KKN Tidak Akan Sejahterakan Rakyat
Hal itu dapat dilihat dari surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo terkait "Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia".
Surat keputusan ini tercatat dengan nomor 13.A Tahun 2020 dan ditetapkan di Jakarta, 29 Februari 2020 lalu.
Dalam surat keputusan ini, Doni Monardo memasukkan sejumlah pertimbangan untuk memperpanjang masa darurat bencana wabah Covid-19.
Pertimbangan itu di antaranya, keputusan Kepala BNPB 9.A/2020 telah habis masa berlakukanya. Selain itu, wabah virus corona dirasa sudah semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materil dan inmateril.
Atas dasar itu, Doni Monardo yang juga telah didaulat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memutuskan memperpanjang status darurat bencana wabah, yang diakibatkan wabah Covid-19.
Keputusan ini berlaku selama 91 hari, yang terhitung sejak tanggal ditetapkan 29 Februari 2020, hingga 29 Mei 2020. Artinya darurat corona berlaku hingga Hari Raya Idul Fitri atau lebaran, yang diperkirakan jatuh pada tanggal 24 Mei. Sementara bulan puasa akan mulai dilaksanakan pada akhir April
Berikut ini bunyi keputusan lengkapnya:
Kesatu: Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
Kedua: Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
Ketiga: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dapat Dukungan Mantan Kades, PPP Ngawi Reborn Targetkan Kursi Tiap Dapil
- Zulhas Harus Minta Maaf ke Publik untuk Antisipasi Gelombang Tidak Percaya Pemerintah
- Besok, Laksamana Yudo Margono Jalani Fit and Proper Test di Komisi I DPR
