Mayoritas publik sudah paham tata cara pencegahan virus corona baru (Covid-19). Namun masih cukup banyak yang belum paham untuk mencegahnya.
- Ingatkan MK Soal Gugatan Usia, Pengamat: Kalau Harus Mengabulkan, Pastikan Berlaku Setelah 2024
- Pilih Tunggu Surat Presiden, PPP Tak Jagokan Sosok Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
- Lebih Populer Ketimbang Moeldoko, Ali Mochtar Ngabalin Layak Duduki KSP
Sebanyak 78,8 persen publik sudah tahu cara pencegahan virus corona, dan 21,2 persen belum tahu caranya.
Temuan ini mengindikasikan masih perlunya tindakan pemerintah untuk membuat iklan layanan masyarakat tentang tata cara pencegahan corona khususnya oleh Kementerian Kesehatan.
Apalagi lebih dari separuh responden (56.3 persen) menilai belum ada anjuran pihak pemerintah (dinas kesehatan) untuk mencegah virus yang berasal dari Wuhan, China ini.
Demikian hasil survei jurnalisme presisi Puslitbangdiklat RRI bekerja sama dengan Indo Barometer pada 10-16 Maret 2020 dengan tema "Isu Virus Corona Di Indonesia" yang dirilis hari ini, Sabtu (21/3).
Adapun secara umum, publik yang mengetahui berita tentang corona di Indonesia sangat tinggi, yaitu sebesar 97.5 persen publik pernah mendengar dan mengetahui berita tersebut.
Hanya sebesar 2,5 persen publik yang tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui.
Wilayah pelaksanaan survei di 7 provinsi yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan (setara dengan 64.9 persen populasi nasional). Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota & purposive sampling.
Jumlah sampel sebesar 400 responden tersebar secara proporsional. Dengan margin of error sebesar ± 4.90 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner. Data telepon seluler responden diambil secara acak dari nomor telepon seluler responden di Indo Barometer dari hasil survei nasional, survei pileg, survei pilkada dan quick count di setiap wilayahnya di masa sebelumnya.
- Sohibul Anshor Sebut SBY Kritik Rezim, Sesuatu Yang Lazim
- Partai Prima Siap Verifikasi Administrasi dan Faktual
- Tolak Revisi UU IKN, PKS Soroti HGU Diobral hingga 190 Tahun
